Pernyataan Macron soal Israel Picu Kontroversi, Ketua Senat Prancis Ngaku Terkejut

Suara.com - Pernyataan Presiden Prancis

dalam rapat kabinet minggu ini memicu kritik tajam, baik dari dalam maupun luar negeri. Macron mengatakan bahwa Israel tidak boleh melupakan keberadaannya berutang pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan itu disampaikan Macron setelah insiden penembakan oleh pasukan Israel terhadap penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan juga menimbulkan kegelisahan di kalangan komunitas Yahudi Prancis.

Di tengah ketegangan yang meningkat antara Prancis dan Israel, Ketua Senat Prancis, Gérard Larcher, turut angkat bicara dengan mengkritik pernyataan Macron.

"Itu menunjukkan ketidaktahuan terhadap sejarah lahirnya Negara Israel," ujar Larcher dalam wawancara dengan stasiun radio Europe 1 pada Kamis.

Ia menyatakan dirinya terkejut bahwa pernyataan semacam itu bisa muncul dari seorang kepala negara.

"Menyangkal keberadaan Israel menyentuh pertanyaan-pertanyaan fundamental bagi saya," tegasnya.

Larcher juga menekankan bahwa pendirian Israel bukanlah sekadar hasil dari keputusan administratif yang disahkan oleh PBB. Ia mengingatkan bahwa proses pembentukan Israel jauh lebih kompleks, termasuk peran Deklarasi Balfour 1917 oleh Inggris dan dampak dari Holocaust.

Pernyataan Macron, yang dilaporkan muncul dalam rapat tertutup di Istana Elysee, disampaikan oleh dua sumber yang tidak disebutkan namanya kepada AFP. Dalam pernyataan tersebut, Macron menekankan pentingnya Israel menghormati keputusan PBB, merujuk pada resolusi yang diadopsi pada November 1947 tentang pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab.

Namun, pernyataan tersebut ditanggapi keras oleh Netanyahu. Ia menegaskan bahwa berdirinya Israel adalah hasil dari Perang Arab-Israel 1948, bukan sekadar keputusan PBB.

"Mr. Netanyahu tidak boleh melupakan bahwa negaranya diciptakan oleh keputusan PBB," kata Macron dalam rapat kabinet tersebut.

“Oleh karena itu, ini bukan saatnya untuk mengabaikan keputusan PBB,” imbuhnya.

Sementara itu, komentar Larcher yang juga merupakan tokoh senior dari partai kanan Republik (LR), menambah dimensi politis dalam perdebatan ini. Larcher, yang berada di urutan kedua dalam konstitusi Prancis setelah presiden, menilai bahwa presiden seharusnya lebih peka terhadap sejarah penting yang membentuk Israel.