Infografis
Selain itu, Deddy menyebut, parlemen merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan melakukan fungsi check and balance terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Sehingga bukan hanya PDIP, tapi semua fraksi mempunyai kewajiban untuk mengoreksi kebijakan, agar pemerintah bisa selaras dengan tujuan bernegara, konstitusi, dan rakyat.
“Kami berharap agar Presiden Prabowo mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif, mengelola pemerintahan dan negara secara konstitusional, adil dan efektif dan memilih pembantu-pembantunya dengan prinsip meritokrasi dan the right person on the right place. Semoga amanah dan sukses untuk Presiden Prabowo,” tambah dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, tidak ada kader partainya yang ditempatkan sebagai anggota kabinet pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun ada nama Abdullah Azwar Anas yang disebut-sebut akan mewakili PDIP di kabinet Prabowo, Puan menekankan bahwa partainya hanya mendukung pemerintah melalui jalur parlemen.
“Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).
“Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak perlu, tidak harus dalam kabinet,” tambah dia.
Ketua DPR RI itu juga mengatakan kemunculan nama Budi Gunawan sebagai calon anggota kabinet Prabowo tidak merepresentasikan PDIP.
“Pak BG masuk dalam profesional,” tegas Puan.
Baca Juga: Resmi! Prabowo Lantik Jajaran Kabinet Merah Putih, Ada 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga
