Suara.com - Mantan wali kota Barcelona dan anggota Parlemen Eropa dari Spanyol mengutuk serangan tentara Israel pada Selasa (29/10) saat mereka mengunjungi kebun zaitun bersama petani lokal di Tepi Barat.
Ada Colau dan Jaume Asens termasuk dalam delegasi internasional yang tiba pada Senin (28/10) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum internasional di Palestina dalam beberapa hari ke depan.
Mereka mengunjungi kebun zaitun dekat kota Qusra pada hari kedua perjalanan mereka, dan Colau menyatakan bahwa begitu delegasi tiba, tentara Israel dan pemukim ilegal bersenjata mulai mengepung mereka.
"Secara sembarangan dan hampir tanpa pemberitahuan, mereka mulai menembakkan gas air mata dan bom suara ke arah kami, membahayakan semua orang," ujar Colau dalam sebuah video di Instagram.
"Kami hanya ingin memetik zaitun – sebuah aktivitas yang sederhana dan damai – namun tentara Israel dan pemukim bersenjata mengubahnya menjadi situasi seperti perang," tambahnya.
Dalam video terpisah, Asens menyatakan bahwa mereka mendampingi sekelompok petani yang terus-menerus menghadapi hambatan saat memanen zaitun di tanah keluarga mereka.
"Kami berharap kehadiran kami bisa menghalangi mereka yang mengganggu para petani, tetapi ternyata tidak," tuturnya.
"Namun, kami dapat mengonfirmasi bahwa mereka diserang, yang jelas merupakan pelanggaran hukum internasional," tambahnya.
Colau juga menginformasikan bahwa seorang petani dan seorang jurnalis telah ditahan oleh Israel. Ia menyatakan bahwa delegasi internasional itu dapat memastikan bahwa para petani tidak bersenjata dan bersikap damai sebelum diserang.
Baca Juga: Serangan Roket Israel di Lebanon, 8 Anggota UNIFIL Austria Terluka
"Perilaku ini tidak dapat diterima menurut hukum internasional, dan tidak bisa ditoleransi bahwa komunitas internasional berpaling dari kejadian ini. Itulah alasan kami di sini," tegasnya.
Delegasi tersebut berkoordinasi dengan Progressive International, National Lawyers Guild dari Amerika Serikat, dan International Association of Democratic Lawyers, yang menjalankan pengumpulan pakar hukum, pembela hak asasi manusia, dan perwakilan parlemen dari berbagai negara.
