Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan penjelasannya soal dirinnya meminta anggaran sebesar Rp20 triliun. Menurutnya, hal itu dilakukan salah satunya untuk adanya penambahan staf di Kementerian yang dia pimpin.
Hal itu disampaikan Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai.
Menurutnya, dari 188 staf yang dipunyai Kementerian HAM kekinian saja membutuhkan anggaran Rp14 Miliar, apalagi jika penambahan menjadi ribuan.
"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ungkapnya.
"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian dan pimpinan komisi XIII sudah tahu lah," sambungnya.
Lebih lanjut, Pigai menyampaikan, jika satu program yang dibuat pihaknya diperlukan 280 juta jiwa. Selain itu ada juga keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.
"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," katanya.
"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," imbuhnya.
Kemudian, Pigai menyebut jika satu kantor wilayah itu bisa diberikan anggaran Rp 100 juta. Untuk itu, kata dia, adanya permintaan tambahan anggaran Rp20 triliun jadi realistis.
"Untuk mencapai Rp20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," pungkasnya.
Sebelumnya, pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp64 miliar jadi Rp20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
TERPOPULER
