Suara.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan, banyak instansi pemerintah, lembaga pendidikan hingga partai politik yang terpapar judi online atau judol. Ia tagu karena ada peringatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal itu disampaikan Meutya Hafid dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
"Kalau kita membuka data, kami diingatkan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga, mohon maaf di parpol banyak juga, saya orang parpol, jadi di parpol kalau dibuka banyak juga," kata Meutya.
Atas dasar itu, profesi dan kelas sosial mana saja banyak terpapar judol, baik dalam bentuk permainan ataupun yang lain. Meutya lantas mengajak seluruh pihak dapat memerangi praktik judol secara bersama-sama.
"Jadi artinya tidak hanya di kelas bawah, di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui game ada yang melalui bentuk lain. Jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama," katanya.
Untuk itu, kata dia, adanya literasi menjadi penting. Di samping itu, ia memahami bahwa Kemkomdigi perlu meningkatkan dan mengaudit sistem baik teknologi maupun SDM.
"Tapi bapak ibu mengetahui di dunia penjahatnya kadang kadang lebih pintar dari pemerintahnya bahkan di sebagian kasus seperti itu," katanya.
"Maka literasi menjadi penting, maka kami mengajak bapak ibu sebagai wakil rakyat di Komisi I bersama sama tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama untuk bersama sama memerangi judol," imbuhnya.
Baca Juga: Satu Ada di Cikarang, Meutya Hafid Sebut Lokasi PDN Tak Boleh Diungkap ke Publik
