Diusulkan Agar Ditunda Penyalurannya saat Pilkada, Gus Ipul: Bansos Masih Akan Diberikan Sesuai Jadwal

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan penyaluran atau pemberian Bantuan Sosial atau Bansos masih akan dilakukan di tengah Pilkada 2024. Penyalurannya juga masih akan dilakukan sesuai jadwal.

Hal itu ditegaskan Gus Ipul usai ditanya adanya usulan dari Komisi II DPR agar penyaluran Bansos dihentikan di tengah Pilkada. Usulan itu sudah disetujui oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Kan kita ada jadwal ya untuk pencairan itu. Sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga. Ya sesuai dengan jadwal aja, sesuai dengan jadwal," kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Ia mengatakan di Kemensos sendiri tak ada pembahasan secara khusus soal pemberhentian penyaluran di tengah Pilkada.

"Kita gak pernah membahas secara khusus tapi kita ingin bantuan itu yang penting tepat sasaran dan tepat waktu," ujarnya.

Saat ditanya apakah sudah ada perintah untuk penyaluran Bansos ditunda terlebih dahulu, Gus Ipul hanya menegaskan, jika Bansos tak boleh untuk kepentingan politis.

"Yang jelas kan bansos gak boleh untuk kepentingan politik, kan itu jelas," katanya.

"Ya nanti kalau ada keliatan pelanggaran kan akan disanksi gitu, kan udah jelas itu. ini saya udah titip pesan kepada teman-teman pendamping ya atau pilar-pilar sosial yang membantu kerja kementerian sosial ya untuk mengerti tugas-tugas mereka dengan baik dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. itu aja ya. Mari sama-sama kita awasi lah ya," sambungnya.

Bedang dengan Wamendagri

Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat edaran agar pemerintah menghentikan pemberian Bantuan Sosial atau Bansos selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara Pilkada 27 November 2024.

Menurutnya, sebagaimana adanya usulan dari Komisi II DPR RI, Mendagri Tito Karnavian menyetujui untuk pemberian Bansos dari pemerintah dihentikan.

"Terkait dengan permintaan komisi II untuk meminta kementerian dalam negeri mengkoordinasikan penghentian bansos sampai tanggal 27 November, kami telah koordinasikan itu dengan bapak menteri, dan bapak menteri memberikan arahan untuk menyetujui hal tersebut," kata Bima dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Namun, langkah tersebut disetujui dengan catatan agar pemberian Bansos tetap dilakukan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam.

"Dengan catatan, daerah-daerah yang memerlukan bantuan karena situasi darurat bencana, seperti Flores Timur karena letusan Gunung Lewatobi itu dikecualikan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika pihaknya akan langsung mengeluarkan surat edaran untuk pemerintah pusat hingga daerah soal kebijakan tersebut.

"Jadi segera pak menteri akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, untuk meminta menghentikan atau menunda pemberian Bansos sampai tuntasnya proses Pilkada," pungkasnya.