Suara.com - Seorang pejabat pemerintah Inggris mengatakan pengadilan negara itu harus memutuskan pelaksanaan surat perintah penangkapan internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Perangnya Yoav Gallant atas kejahatan perang.
Hamish Falconer, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Timur Tengah, Afghanistan, dan Pakistan menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Senin saat anggota parlemen berulang kali memintanya untuk memberikan jawaban pasti tentang kemungkinan tindakan Inggris menyusul surat perintah penangkapan untuk Netanyahu Gallant yang dikeluarkan oleh pengadilan Den Haag.
Falconer mengatakan bahwa ada proses hukum domestik yang harus diikuti untuk menentukan apakah akan mengonfirmasi dan melaksanakan putusan pengadilan Den Haag.
Ia mengklaim bahwa hal ini belum pernah diuji karena belum ada terdakwa yang ditunjuk oleh Pengadilan Kriminal Internasional yang mengunjungi Inggris.
Falconer menekankan bahwa parlemen Inggris memiliki posisi yang sama mengenai aturan hukum internasional sebagai kewajiban penting dan bahwa pengadilan Den Haag merupakan lembaga penting dan utama dalam penerapan norma-norma ini, dan isu-isu yang terkait dengan yurisdiksi pengadilan ini telah diperiksa.
Falconer mengatakan bahwa semua tindakan pemerintah Inggris saat ini akan dibimbing dengan mengandalkan hukum internasional.
ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menggunakan kelaparan (membuat rakyat Gaza kelaparan) sebagai senjata untuk melawan warga Palestina.
Berdasarkan Statuta Roma, semua penandatangan wajib menangkap para pemimpin Zionis dan menyerahkan mereka ke ICC untuk diadili atas tuduhan yang diajukan terhadap mereka.
