Suara.com - Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai isu strategis ekonomi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Isu yang dibahas mulai dari daya beli masyarakat hingga langkah konkret memperkuat daya saing investasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
Pembahasan isu-isu strategis ekonomi tersebut dibahas Prabowo saat menerima DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (5/12/2024).
Anggota DEN, Muhammad Chatib Basri menyoroti isu daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi perhatian utama. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya keseimbangan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP).
"Karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain," kata Chatib Basri melansir keterangan Sektretariat Presiden, Jumat (6/12/2024).
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menjelaskan diskusi juga mencakup langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Ia menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional.
"Kita ingin menarik jenis investasi yang juga akan membawa istilahnya supply chain-nya ya jadi pendalaman dari sektor manufaktur dan masalah struktural di dalam sektor manufaktur itu juga yang perlu kita atasi," kata Mari.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa ada sejumlah langkah konkret yang segera dilaksanakan, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang direncanakan bulan depan.
Menurut Luhut, katalog tersebut akan mencakup 95 persen belanja APBN yang diharapkan dapat mengurangi inefisiensi yang telah mencapai angka signifikan.
Luhut optimis bahwa melalui digitalisasi pemerintahan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara bertahap dalam lima tahun ke depan dapat tercapai.
Baca Juga: Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
"Jadi kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu akan segera dilakukan, kemudian ujungnya nanti kepada government technology," kata Luhut.
