REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, pada Rabu (11/12), mengungkapkan kesiapan untuk menghadapi tuntutan pemakzulan terhadap dirinya, di tengah kondisi koalisi pemerintahan Filipina yang semakin tidak stabil.
Saat ini, Duterte menghadapi dua tuntutan pemakzulan di DPR Filipina.
"Seharusnya memang ada proses pemakzulan seperti ini agar kami bisa memberikan tanggapan yang tepat terhadap semua tuduhan yang diajukan, karena prosedurnya diatur dengan jelas oleh undang-undang," ungkap Duterte dalam sebuah wawancara televisi, seperti dilaporkan oleh The Manila Times.
Berdasarkan undang-undang Filipina, baik anggota parlemen maupun masyarakat umum dapat mengajukan usulan pemakzulan, tetapi usulan dari masyarakat perlu dukungan anggota parlemen.
Dua usulan pemakzulan yang diajukan pada 2 dan 4 Desember berisi tuduhan penyalahgunaan dana di Kantor Wakil Presiden Filipina. Namun, konstitusi Filipina menyatakan bahwa untuk melanjutkan proses pengadilan di Senat, diperlukan persetujuan dari setidaknya sepertiga anggota DPR Filipina.
Duterte telah menghadapi beberapa tuntutan hukum sejak bulan lalu terkait dugaan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. serta keluarga dan kerabatnya, jika dirinya terbunuh.
Pada hari yang sama, Wakil Presiden juga tidak hadir dalam panggilan kedua dari pihak penyidik Filipina terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Di sisi lain, komite gabungan DPR Filipina memutuskan untuk menolak permintaan pemulihan pemotongan dana sebesar 1,3 miliar peso (setara dengan Rp355,5 miliar) yang diajukan oleh Kantor Wakil Presiden untuk tahun 2025.
Meskipun Ferdinand Marcos dan Sara Duterte berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2022 dan terpilih untuk masa jabatan enam tahun, hubungan mereka mengalami ketegangan. Konflik antara keduanya semakin jelas dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan Duterte mundur dari posisi Menteri Pendidikan pada bulan Juni lalu.
TERPOPULER