Infografis
Pemotongan dana insentif bagi ASN BPPD berawal saat Gus Muhdlor sebagai bupati memiliki kewenangan untuk mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dilingkungan pemerintahan Sidoarjo.
"Dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani AMA (Gus Muhdlor) untuk empat triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai dilingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Setelah aturan dibuat, Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono memerintahkan Kasubag Umum BPPD Siska Wati menghitung besaran dana insentif yang akan diterima para ASN, sekaligus menghitung besaran pemotongannya.
"Yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS (Ari) dan lebih dominan uangnya bagi AMA (Gus Muhdlor)," ujar Tanak.
Adapun besaran pemotongan itu berkisar antara 10 persen sampai 30 persen sesuai dengan besaran intensif yang diterima ASN BPPD.
Guna menutupi aktivitas tersebebut, Ari memerintahkan Siska agar teknik penyerahan uang hasil pemotongan dilaksanakan secara tunai. Pemotongan dana kemudian dikoordinir setiap bendahara yang sudah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
Untuk mengkoordinasi mengenai distribusi pemberian hasil pemotongan, Ari berkomunikasi dengan Gus Muhdlor lewat beberapa orang kepercayaannya.
"Terkait proses penerimaan uang oleh AMA (Gus Muhdlor), penyerahannya dilakukan langsung SW (Siska) sebagaimana perintah AS (Ari) dalam bentuk uang tunai diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS," jelas Tanak.
Terhitung pada 2023, siska dapat mengumpulkan uang hasil pemotongan dana insentif dari ASN mencapai Rp 2,7 miliar. Tanak memastikan angka itu masih temuan awal dan akan ditembangkan.
Atas perbuatannya, Gus Muhdlor dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Sempat Bebas
Salah satu polemik dalam pemberantasan korupsi yang sempat mencuat ialah putusan sela Pengadilan Tipikor Jakarta yang sempat membebaskan Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan terdakwa Gazalba Saleh dalam putusan sela.
“Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasehat hukum Terdakwa Gazalba Saleh tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dia juga menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.
“Memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” tegas Fahzal.
