Infografis
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan insentif khusus untuk buruh saat pembahasan UMP 2026.
- Insentif tersebut fokus pada tiga sektor utama yaitu transportasi, kesehatan, dan biaya air minum lebih murah.
- Pembahasan UMP mengacu pada indeks Peraturan Pemerintah berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,9.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan skema insentif khusus guna mengawal kesejahteraan buruh di tengah pembahasan UMP 2026.
Pramono menyadari adanya dinamika yang cukup alot dalam proses penentuan angka kenaikan upah antara pengusaha dan serikat pekerja.
Sebagai solusi tengah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiatif memberikan bantuan berupa fasilitas publik untuk meringankan beban biaya hidup buruh.
"Tarik-menarik pasti terjadi, dan Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan insentif bagi buruh," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025).
Pramono mengungkapkan terdapat tiga sektor utama yang akan menjadi fokus pemberian insentif bagi para pekerja di ibu kota.
"Pertama berupa transportasi. Kedua adalah berupa kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah," jelasnya.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi para buruh yang masih memerlukan atensi khusus.
"Kenapa itu kami lakukan? Memang kami tahu bahwa kehidupan para buruh sekarang ini juga masih perlu mendapat atensi atau perhatian dari Pemerintah Jakarta. Itu yang kami lakukan," tambahnya.
Terkait besaran angka upah, Pramono menyebut pembahasan masih mengacu pada indeks yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Baca Juga: Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
"Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9," terangnya.
Pramono berharap padu padan antara kenaikan upah dan insentif ini dapat menjadi solusi jitu bagi daya beli buruh.
Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga mendapatkan hasil yang adil bagi semua pihak.
Proses finalisasi ini sedang digodok intensif agar bisa segera diumumkan sebelum memasuki perayaan hari besar di penghujung tahun.
"Saya berharap hari ini bisa selesai," pungkas Pramono.
