Benarkah Pemecatan Jokowi Sekeluarga Oleh PDIP Karma Politik?

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya yang juga Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai berlambang banteng itu.

Pengumuman pemecatan Jokowi dan Gibran disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun lewat video yang diperoleh Suara.com pada Senin (16/12/2024).

Pengumuman ini menegaskan gonjang-ganjing selama ini terkait status Jokowi dan Gibran di PDIP yang lama menggantung. Di mana sekian lama sejumlah petinggi PDIP bahkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah mengeluarkan statement resmi terkait status Jokowi apakah dipecat atau tidak.

Dalam video tersebut, Komarudin menyampaikan kabar pemecatan tersebut didampingi sejumlah petinggi PDIP lainnya seperti Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, hingga Said Abdullah.

"Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia," kata Komarudin dikutip Suara.com, Senin.

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut," sambungnya.

Komar juga mengumumkan menantu Jokowi, Bobby Nasution telah dipecat dan belakangan sudah bergabung ke Partai Gerindra. Komar menyampaikan jika pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.

Ia juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.

Karma Politik?

Di sisi lain, eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal turut menyoroti pemecatan Jokowi oleh PDIP.

Menurut putra dari salah satu diplomat ternama Indonesia itu, pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi.

Dalam cuitannya di X, Dino mengatakan, dia menyebut karma politik karena dulu, dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat.

"Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," kata Dino.

Disarankan Jadi Ketum PPP

Di sisi lain, 2025 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar muktamar ke-10. Nah, di sini Jokowi disarankan maju sebagai Ketua Umum PPP.

Sementara baru-baru ini, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy sempat menyebut setidaknya ada empat nama yang mencuat masuk bursa calon Ketum PPP. Mereka adalah, Sandiaga Uno, Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Dudung Abdurachman.

Terkait itu, analis komunikasi politik, Hendri Satrio menyarankan agar PPP memingan Presiden ke-7 Jokowi yang baru saja dipecat PDIP.

"Dibanding empat nama tersebut, PPP sebaiknya mempertimbangkan nama Joko Widodo yang saat ini potensial untuk memimpin partai," kata Hensa kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, Partai berlambang Kakbah tersebut membutuhkan figur yang bisa membantu partai melenggang ke Senayan. Menurutnya, Jokowi adalah figur yang dianggap bisa mewujudkan hal tersebut.

"Dengan nama besar Pak Jokowi diharapkan PPP bisa kembali ke Senayan, lebih dari 4 persen (parliamentary threshold)," katanya.

Selain itu, PPP juga dinilai akan mendapatkan keuntungan tersendiri dengan mengajak Jokowi. Sebab, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bukan tidak mungkin akan ikut merapat.

"Dan lagi-lagi, bila PPP meminang pak Jokowi, sangat mungkin juga Gibran juga akan masuk, bayangkan PPP nantinya memiliki kader yang jadi wakil presiden," tambah Hendri Satrio.