REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memiliki program Pendamping Desa yang menjadi salah satu upaya penting dalam meninjau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di seluruh wilayah Indonesia. Lantas Pendamping Desa apakah PNS?
Sebelumnya perlu diketahui bahwa, Pendamping Desa ada dua, Pendamping Desa yang bekerja di tingkat desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bekerja di kecamatan. Keduanya merupakan tenaga pemerintah yang difungsikan untuk melakukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang tinggal di desa.
Tugas Pendamping Desa
Pendamping desa dan pendamping lokal desa adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas untuk membantu pemerintahan daerah tingkat desa hingga kecamatan. Secara rinci berikut beberapa tugas pendamping desa:
1. Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pada bidang pembangunan desa
2. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa
3. Membantu melakukan percepatan pembangunan daerah yang tertinggal
4. Melaksanakan pendamping masyarakat di desa
5. Mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.
Perbedaan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
Terdapat perbedaan antara pendamping desa dengan pendamping lokal desa. Untuk pendamping desa, tenaga yang direkrut diutamakan adalah penduduk desa setempat dan maupun penduduk desa yang berbatasan dengan desa tempat bertugas.
Sementara itu, untuk pendamping lokal desa diutamakan adalah penduduk desa di kecamatan setempat atau berbatasan dengan kecamatan tempat bertugas.
Pendamping Desa Apakah PNS?
Status pendamping desa maupun pendamping lokal desa masih kontrak dan bisa diperpanjang setiap tahunnya apabila memenuhi persyaratan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendamping desa bukan berasal dari PNS, melainkan pegawai dengan perjanjian kontrak waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, ASN berdasarkan ketetapan pemerintah adalah pegawai yang statusnya diseleksi dari CPNS dan PPPK.
Gaji Pendamping Desa
Selain perbedaan tenaga yang direkrut, ada pula perbedaan gaji yang diterima oleh pendamping desa dengan pendamping lokal desa. Adapun gaji pendamping lokal desa lebih kecil dibandingkan pendamping desa. Tak sedikit yang menyebutkan jika gaji pendamping desa setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 3 di kisaran Rp2-4 juta.
Diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi RI Nomor 148 tahun 2022,Bantuan Operasional: Rp 377.000 - Rp 979.000 berikut adalah rincian gaji pendamping desa dan pendamping lokal desa:
1. Gaji Pendamping Desa
• Honorarium: Rp 2.052.000- Rp 4.861.000
• Tunjangan atau bantuan operasional: Rp 1.252.800-Rp 2.281.480
2. Gaji Pendamping Lokal Desa
• Honorarium: Rp 1.382.000 - Rp 2.393.000
• Bantuan Operasional: Rp 377.000 - Rp 979.000
Syarat Jadi Pendamping Desa
Untuk menjadi Pendamping Desa diutamakan yang memiliki kualifikasi serta kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, ada pula syarat lain seperti:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Minimal lulusan D3 dari jurusan terkait, seperti sosial, ekonomi, atau pembangunan.
3. Berusia 25–45 tahun ketika mendaftar
4. Sehat fisik dan mental
5. Bersedia menjalankan perkerjaan di lapangan dengan medan yang menantang
6. Mampu bekerja secara individu maupun tim
7. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun
8. Diutamakan berpengalaman sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
9. Mampu mengoperasikan komputer dasar dan mengelola media sosial.
10. Siap bekerja penuh waktu dan tinggal di lokasi tugas
11. Lebih diutamakan warga desa setempat.
itulah penjelasan tentang pendamping desa apakah PNS atau bukan. Sebagaimana diketahui, pendamping desa bukan termasuk dalam PNS melainkan pegawai kontrak.
Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari
TERPOPULER
