Suara.com - Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi usai dipecat dari partai.
Diketahui, Jokowi usai dipecat PDIP menyampaikan jika waktu akan menguji.
Menanggapi itu, Deddy menyampaikan waktu sudah membuktikan jika Jokowi bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral.
"Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral. Bahkan terhadap konstitusi," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Ia lantas menyinggung ulah-ulah Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah melakukan gaya politik gentong babi.
"Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Tengah selama proses Pilpres. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual, akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas," katanya.
Sebelumnya PDIP resmi memecat Presiden ke-7 Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih Bobby Nasution sebagai kader.
Jokowi pun menanggapi pemecatan sebagai kader PDIP dengan santai dan tidak mempermasalahkan.
"Ya, nggak apa, nggak apa," terangnya saat ditemui, Selasa (17/12/2024).
Baca Juga: KPK Bantah Ada Unsur Politis dalam Pemeriksaan Elite PDIP Yasonna Laoly, Begini Penjelasannya
Jokowi pun menghormati pemecatan dari DPP PDIP sebagai kader. Jokowi menyebut tidak dalam posisi membela maupun memberikan penilaian.
"Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian, keputusan itu sudah terjadi," jelas dia.
"Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu saja," lanjutnya.
Ketika ditanya apakah nanti KTA PDIP akan dikembalikan, Jokowi tidak menjawab dan hanya tertawa.
Saat disinggung apakah rencana ke depan akan membentuk partai baru usai dipecat dari PDIP, Jokowi kembali menyebut partai perorangan.
