Namun, Luthfi Makhasin, akademisi ilmu politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), memberikan catatan bahwa langkah KPK ini meski wajar, memiliki dimensi yang tidak biasa.
“Tidak biasa karena ini menyangkut pengurus partai politik besar yang pernah berkuasa sepuluh tahun, dan sudah menyatakan berada di luar pemerintahan,” jelasnya.
Meski begitu, Ronny memastikan DPP PDIP bakal menaati proses hukum.
"PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif," katanya.
Ronny meengaskan bahwa PDIP merupakan partai yang lahir dari cita-cita besar untuk membawa Indonesia berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan.
Ia juga meyakini bahwa kondisi yang dialami partainya saat ini mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri beberapa waktu silam.
"Penetapan Sekjen DPP PDIP ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDIP akan di-awut-awut atau diacak-acak menjelang Kongres VI PDIP," ucapnya.
