Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak akan menerima amnesti pelaku tindak pidana korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjawab kesimpangsiuran mengenai rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu tahanan.
"Sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi, sama sekali tidak ada," kata Supratman di Kantor Kemenkum RI, Jakarta Pusat, Jumat (27/122024).
Supratman menyampaikan bahwa mereka yang bakal menerima amnesti, terdiri dari empat terpidana. Yakni, terpidana kasus politik seperti, terpidana pada gerakan dugaan makar di Papua.
Kemudian, terpidana yang mengidap sakit berkelanjutan dan membutuhkan penanganan yang memadai di luar lapas. Selain itu, terpidana yang dijerat Pasal UU ITE menyangkut penghinaan terhadap kepala negara.
"Keempat adalah siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tapi statusnya sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas," ujarnya.
Koruptor Terima Amnesti
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM. Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut ada beberapa koruptor yang menerima amnesti.
Namun, dia tidak mau memerinci koruptor penerima amnesti tersebut.
Baca Juga: Amnesti Napi Bersyarat Dijadikan Komcad, LBH Masyarakat: Seperti Dihukum Dua Kali
Yusril hanya mengatakan paling banyak merupakan narapidana kasus narkotika, sedangkan untuk kasus korupsi hanya berjumlah beberapa ribu saja.
"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," ungkap Yusril kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).
