Suara.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam nominasi tokoh yang melakukan kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Eks Komisioner KPK 2007-2011, Dr. Mochammad Jasin mengatakan bahwa isu soal nominasi tokoh terkorup tersebut harus ditindaklanjuti.
“Saya kira cukup kredibel, ini merupakan suatu hal yang perlu direspons secara positif, khususnya oleh Lembaga penegak hukum yang independent,” ujar Jasin, dikutip dari kanal youtube Abraham Samad, Jumat (3/1/25).
Jasin menyebut bahwa Lembaga Penegak Hukum Independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih aktif menanggapi kasus ini dan tidak hanya menjadi berita biasa saja.
“KPK harus proaktif, jangan hanya jadi berita saja yang akhirnya hanya menjadi hiruk pikuk dan kemudian dilupakan,” sebutnya.
Jasin sontak mengatakan bahwa momen ini juga berbarengan dengan issue data-data penting milik Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Sehingga KPK bisa memulai untuk proses penyelidikan.
“Apalagi ini berbarengan dengan isu adanya data-data yang dikumpulkan oleh Hasto Kristiyanto yang disimpan oleh Ibu Connie di Rusia,” ujarnya.
“KPK ini harus melakukan penyelidikan atau menangani kasus ini, ada atau tidaknya transfer yang mencurigakan disaat anak-anak presiden (Jokowi) itu berkuasa,” tambahnya.
Menurut Jasin, KPK harus lebih responsive dan proaktif terhadap kasus tersebut. Momen ini justru bisa dimanfaatkan sebagai pembuktian bahwa Komisioner KPK bukanlah pesanan Jokowi dan semacamnya.
Baca Juga: MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Pilpres 2029 Bakal Lebih Bergairah
“Harus lebih reponsif, proaktif,” sebut Jasin.
“Inilah saatnya, buktikan dirinya bahwa dia itu tidak terkait dengan pesanan Jokowi. Ingat tugas mereka itu untuk menangani kasus korupsi,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
