Jokowi Masuk Daftar Tokoh Paling Korup, Ketua KPK: Harus Ada Bukti Dong

Chandra Iswinarno | Dea Hardiningsih Irianto | Suara.com

Jum'at, 03 Januari 2025 | 15:02 WIB
Jokowi Masuk Daftar Tokoh Paling Korup, Ketua KPK: Harus Ada Bukti Dong
Ketua KPK Setyo Budiyanto. [Suara.com/Dea]

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi munculnya nama Presiden Ke-7 Joko Widodo sebagai salah satu tokoh politik paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Dia menyebut bila ada pihak yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Jokowi, KPK akan melakukan proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pastinya segala sesuatu kalau memang nanti ada laporan atau pengaduan kami melalui mekanisme yang ada, tapi kalau memang itu hanya sementara adanya melalui media ya kami tunggu mungkin ada pihak tertentu yang melaporkan hal tersebut,” kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025).

Dia menegaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi hanya bisa dilakukan dengan bukti yang kuat, bukan hanya sekadar narasi yang beredar.

“Pada prinsipnya kalau kami kan segala sesuatunya harus ada bukti dong, ada dokumen pendukung, alat bukti, ada sesuatu yang ditunjukkan menguatkan bahwa telah diduga tindak pidana korupsi, selama hanya mungkin lisan, mungkin sifatnya narasi saja ya tentu kami tidak melakukan,” tutur Setyo.

“Kami tunggu saja mungkin ada pihak-pihak yang memberikan informasi secara detail informasi, dokumen, dan lain-lain,” tandas dia.

Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Jokowi menanggapi soal namanya yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi lembaga non pemerintah yang fokus dengan isu korupsi, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Jokowi menyebut bahwa sekarang banyak fitnah dan framing jahat serta tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti.

"Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa," terang dia saat ditemui, Selasa (31/12/2024) sore.

Ketika disinggung dianggap memanipulasi pemilu hingga eksploitasi sumber daya alam, Jokowi mempertanyakan itu.

"Ya apa, sumber daya alam apalagi," ucapnya.

Jokowi mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Juga banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti.

Bahkan menurutnya, semua orang bisa memakai kendaraan apapun, baik itu partai atau ormas untuk membuat framing jahat dan tuduhan jahat.

"Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Presidential Threshold Dihapus, Ganggu Peluang Gibran di Pilpres 2029

Presidential Threshold Dihapus, Ganggu Peluang Gibran di Pilpres 2029

News | Jum'at, 03 Januari 2025 | 14:25 WIB

Jokowi Masuk Tokoh Terkorup Dunia, Eks Pimpinan Minta KPK Harus Proaktif dan Bisa Minta Data ke Hasto

Jokowi Masuk Tokoh Terkorup Dunia, Eks Pimpinan Minta KPK Harus Proaktif dan Bisa Minta Data ke Hasto

News | Jum'at, 03 Januari 2025 | 11:45 WIB

Hakim Anwar Usman Ipar Jokowi Menolak Penghapusan Presidential Threshold di MK, Ini Alasannya

Hakim Anwar Usman Ipar Jokowi Menolak Penghapusan Presidential Threshold di MK, Ini Alasannya

News | Jum'at, 03 Januari 2025 | 11:23 WIB

Terkini

Libur Lebaran 2026: Ragunan Diserbu Wisatawan, Targetkan 400 Ribu Pengunjung

Libur Lebaran 2026: Ragunan Diserbu Wisatawan, Targetkan 400 Ribu Pengunjung

News | Senin, 23 Maret 2026 | 13:38 WIB

Duduk Perkara Benjamin Netanyahu Bandingkan Yesus vs Genghis Khan

Duduk Perkara Benjamin Netanyahu Bandingkan Yesus vs Genghis Khan

News | Senin, 23 Maret 2026 | 13:25 WIB

Kepadatan Kendaraan Menuju Puncak Bogor Meningkat 50 Persen, Satu Arah Diberlakukan Sejak Pagi

Kepadatan Kendaraan Menuju Puncak Bogor Meningkat 50 Persen, Satu Arah Diberlakukan Sejak Pagi

News | Senin, 23 Maret 2026 | 13:17 WIB

Lalu Lintas Kendaraan di Tol Jabodetabek dan Jawa Barat Masih Tinggi Pasca Lebaran

Lalu Lintas Kendaraan di Tol Jabodetabek dan Jawa Barat Masih Tinggi Pasca Lebaran

News | Senin, 23 Maret 2026 | 13:13 WIB

Seberapa Penting Selat Hormuz untuk Dunia?

Seberapa Penting Selat Hormuz untuk Dunia?

News | Senin, 23 Maret 2026 | 13:04 WIB

Strategi Mengerikan Perang Iran, Makin Ganas Hingga Diprediksi Akan Kalahkan AS - Israel

Strategi Mengerikan Perang Iran, Makin Ganas Hingga Diprediksi Akan Kalahkan AS - Israel

News | Senin, 23 Maret 2026 | 12:52 WIB

Preseden Buruk Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, ICW Sebut Dewas Harus Periksa Pimpinan KPK

Preseden Buruk Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, ICW Sebut Dewas Harus Periksa Pimpinan KPK

News | Senin, 23 Maret 2026 | 12:39 WIB

4 Anggota BAIS TNI Terlibat Teror Air Keras, DPR Desak Pengusutan Transparan

4 Anggota BAIS TNI Terlibat Teror Air Keras, DPR Desak Pengusutan Transparan

News | Senin, 23 Maret 2026 | 12:30 WIB

Jet Siluman Amerika Serikat Seperti Pesawat Mainan, Dipecundangi Iran Sampai Rontok

Jet Siluman Amerika Serikat Seperti Pesawat Mainan, Dipecundangi Iran Sampai Rontok

News | Senin, 23 Maret 2026 | 12:25 WIB

Krisis Iklim Menguat, Indonesia Butuh Komitmen Politik Kuat untuk Memitigasinya

Krisis Iklim Menguat, Indonesia Butuh Komitmen Politik Kuat untuk Memitigasinya

News | Senin, 23 Maret 2026 | 12:18 WIB