Program MBG Jalan Tapi Masih Ada Anak Sulit Bayar Sekolah, Komisi X DPR Soroti Kasus Siswa SD Dihukum di Medan

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama satu pekan. Di tengah pelaksanaan program tersebut, turut terjadi kasus viral seorang siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP hingga memunculkan pertanyaan tentang prioritas pengawasan terhadap hak pendidikan anak.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menilai kasus tersebut harus menjadi evaluasi bersama.

"Program MBG kan memang program prioritas dan merupakan janji kampanye dari Pak Presiden Prabowo. Ya harapan kami tentunya MBG ini akan bergizi gratis ini harus tetap jalan," kata Lalu kepada Suara.com, dihubungi Selasa (14/1/2025).

"Kemudian untuk kepentingan wajib sekolah, anak-anak ini juga akan mengalami pemberian beasiswa. Kemudian kami meminta agar betul-betul melakukan pengawasan terhadap semua murid-murid," katanya menambahkan.

Lalu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh undang-undang. Ia menyayangkan perlakuan pihak sekolah yang menghukum siswa karena keterlambatan pembayaran SPP.

"Kalaupun misalnya terjadi hanya tunggakan atau apa ya tentu harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elok. Karena setiap warga negara, setiap anak-anak kita yang wajib sekolah itu, mereka sudah dijamin dengan undang-undang untuk memperoleh pendidikan," ujarnya.

Ilustrasi makan bergizi gratis di Lampung. Pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan bertahap di Lampung. [ANTARA]

Menurut Lalu, kasus yang terjadi di SD swasta Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Barat itu perlu menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan kesejahteraan siswa.

Selain itu, adanya informasi bahwa kasus sengaja dibuat viral oleh pihak tertentu. Ia meminta semua pihak, baik wali murid maupun sekolah, untuk introspeksi.

"Kasus di Medan itu kan informasinya bahwa hal itu memang sengaja dibuat viral, sengaja diskenariokan. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik sebenarnya, terutama bagi wali murid. Kemudian ya tentu pihak sekolah juga harus mawas diri," pesannya.