Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, angkat bicara terkait tudingan bahwa pimpinan baru KPK saat ini merupakan orang-orang titipan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi untuk menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Menurutnya, ia bersama koleganya di KPK, seperti Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo, dan Fitroh Cahyanto telah dipilih oleh rakyat melalui Komisi III DPR RI periode 2024-2029 di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau menurut saya, kami ini dipilih oleh rakyat melalui Komisi III, dan kemudian diproses melalui kepemimpinan Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).
Selain itu, Setyo menegaskan, bahwa pimpinan KPK saat ini tidak merasa mendapat tugas dari Jokowi. Ia juga menilai tudingan tersebut hanya sekadar persepsi tanpa dasar fakta hukum.
"Jadi menurut saya, mungkin itu hanya persepsi, dugaan, apa saja, semua orang boleh lah berpersepsi, tapi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode ini layak disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Pasalnya, kata dia, di era kepemimpinan KPK kali ini Hasto Kristiyanto dikriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka.
"Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
"Di akhir kekuasaannya mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi dan media dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada Pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik," sambungnya.
Ronny menganggap KPK edisi Jokowi ini telah mengkriminalisasi Hasto yang diduga lantang mengkritisi Jokowi.
Baca Juga: Buka-bukaan Ketua KPK Soal Alasan Belum Juga Tahan Hasto, Klaim Tak Ada Intervensi Megawati
"KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang penyelundupan nikel mentah skandal ijin tambang blok medan yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga lainnya," katanya.
Ia pun menegaskan, untuk seluruh kader PDIP dan simpatisan untuk solid di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
"Kami menyerukan kepada semua kader simpatisan keluarga besar PDIP tetap solid dibawah kepemimpinan ketua umum ibu Megawati dan tidak terprovokasi oleh pihak pihak yang hendak mengawut awut partai," katanya.
"PDIP akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara," lanjutnya. (Moh Reynaldi Risahondua)
