Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa sumber air bersih menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
Penyaluran air bersih itu sangat dipengaruhi dengan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Menurut Pratikno, infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” kata Pratikno dalam keterangannya, saat berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada Selasa (14/1/2025).
Pertemuan dengan Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran tersebut membahas perencanaan pembangunan infrastruktur agar mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota dan desa ramah anak, disabilitas, serta lanjut usia.
Pratikno juga menyoroti peran krusial infrastruktur dalam mengatasi masalah kesehatan, seperti TBC, yang kerap dipicu akibat kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.
“Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan kalau pemerintah komitmen untuk membangun infrastruktur yang tangguh. Dalam artian, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,” ucapnya.
Untuk itu, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia.
TERPOPULER
