Suara.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mulai ragu program sekolah swasta gratis bisa diterapkan tahun ajaran baru 2025-2026. Sebab, sampai saat regulasi yang berfungsi sebagai landasan hukumnya belum juga rampung.
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan saat ini sedang direvisi agar bisa mengakomodir program itu. Namun, DPRD DKI tak memasukan Perda itu dalam program pembentukan perda (propemperda) 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik), Sarjoko, menyebut pihaknya masih menyusun draf revisi perda pendidikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia belum tahu kapan prosesnya rampung tapi berharap bisa diselesaikan secepatnya.
"Sekarang baru tahap persiapan konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri. Hari ini di Dinas Pendidikan [Jakarta] sedang ada pertemuan membahas itu," ujar Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).
"Ya prinsipnya kita targetnya memang secepatnya," lanjutnya.
Di satu sisi, Sarjoko juga masih belum mengetahui berapa anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini. Meski demikian, ia memastikan sumbernya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sarjoko mengakui memang ada target untuk bisa menerapkan kebijakan ini pada tahun ajaran baru. Namun, dengan proses yang berjalan saat ini, ia belum yakin target itu bisa tercapai atau tidak.
"Ya rencananya seperti itu, tapi sekali lagi ini kita berproses ya. Kita belum bisa meyakini akan bisa diaktualisasikan di tahun ajaran baru nanti, sekali lagi akan kami dorong dari sisi perangkat aturannya dulu bisa diselesaikan," jelasnya.
"Pokoknya, targetnya secara perangkat, kita siapkan itu (revisi perda pendidikan) dulu," tambah Sarjoko memungkasi.
