Buronan Paulus Tannos Ditangkap di Singapura Sejak 17 Januari 2025, Ekstradisi ke Indonesia Diproses

Suara.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, mengonfirmasi bahwa buronan kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos ditangkap di Singapura sejak 17 Januari 2025.

Dia menjelaskan bahwa Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara atau provisional arrest yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

“PT ditangkap dan ditahan di Singapura pada tanggal 17 Januari 2025 setelah pukul 14.20 Pengadilan Singapura mengabulkan provisional arrest request yang diajukan Pemri,” kata Suryopratomo kepada wartawan, Jumat (24/1/2024).

Lebih lanjut, provisional arrest tersebut berlaku selama 45 hari. Dalam waktu tersebut, Suryopratomo menyebut pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan ekstradisi.

“KBRI memfasilitasi proses PAR sejak awal permintaan diajukan melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga berwenang di Singapura, termasuk Kejaksaan Agung Singapura dan lembaga anti rasuah Singapura (CPIB),” ujar Suryopratomo.

Menurut dia, Indonesia-Singapura memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan hasil kesepakatan. Sebab, penanganan terhadap Paulus ini merupakan penerapan pertama dalam extradition treaty (ET).

“Ini merupakan exercise pertama implementasi ET RI Singapura,” tambah Suryopratomo.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ekstradisi terhadap Paulus ini bertujuan untuk penuntutan pidana sehingga Indonesia dan Singapura memastikan proses berjalannya hukum ini.

“Kedua negara memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sesuai hukum acara,” tandas Suryopratomo.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah terjadi penangkapan terhadap buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos oleh aparat penegak hukum Singapura.

“Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

Lebih lanjut, Fitroh mengatakan pihaknya kini bekerja sama berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia.

Sebab, lembaga antirasuah harus melengkapi persyaratan untuk bisa mengekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia.

“Penangkapan oleh pihak Singapura atas permintaan Indonesia/profisional arrest,” tandas Fitroh.

Jadi Tersangka

Sekadar informasi, KPK menetapkan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos pada 2019 dalam kasus korupsi e-KTP.

Dia diduga melakukan kongkalikong untuk pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri. Dia juga diduga mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut hingga Rp 145,85 miliar.

“Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan Terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP ini,” kata Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang.