Suara.com - Analis politik Eep Saefulloh Fatah sudah tak mau terjebak pada pembahasan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Pilpres 2024 lalu.
Walau menurut Eep naiknya Gibran ke kursi RI 2 penuh kecurangan biarlah itu menjadi catatan sejarah perjalanan Republik Indonesia.
"Jadi sudahlah, Gibran sudah ada di kursi Wakil Presiden. Kita sudah tahu sama-sama seperti apa proses yang mengantarkan Gibran ke kursi itu," ujarnya dikutip dari Youtube Keep Talking.
Menurut Eep ada proses yang nepotis yang melibatkan ayah dan pamannya yang membuat perubahan aturan terjadi lalu Gibran jadi Wakil Presiden.
"Sudahlah itu menjadi catatan sejarah dan nyatanya proses politik yang resmi menjadikan Gibran sebagai Wakil Presiden," papar dia.
Melihat kenyataan politik itu, Eep mengatakan semua pihak tidak boleh berhenti berharap pada Gibran yang punya mandat dan tanggung jawab untuk mengemban kepemimpinannya bagi kemaslahatan dan manfaaat bagi sebanyak mungkin orang.
"Karena itu kita harus tetap berharap pada Gibran dalam pengertian kita berikan usulan-usulan selayaknya apa saja yang ia kerjakan," ucap Eep.
Yang menjadi fokus Eep terhadap sosok Gibran sebagai wapres adalah mengenai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menurut dia, semakin sehat, muda, bugar sebuah demokrasi semestinya ia semakin jauh dari praktik KKN.
Untuk itu, Eep menyarankan Gibran menjadi kekuatan anak muda yang melawan praktik KKN. Memang kata Eep, posisi wapres tidak punya kekuasaan sebesar Presiden. Tetapi bukan berarti Gibran tidak bisa berbuat sesuatu.
Eep mengutarakan wakil presiden yang muda ini harus punya sikap yang sangat tegas bahwa dia anti korupsi.
"Bahwa segala sesuatu yang sifatnya praktik korupsi akan ia lawan secara serius termasuk mengajak kolaborasi institusi, lembaga, tokoh, jejaring yang bekerja untuk itu," paparnya.
Kolusi kata Eep, sangat bahaya adalah ketika kekuasaan pemerintahan bersatu dengan kekuatan bisnis yang sering disebut sebagai oligarki.
Menurutnya, keputusan-keputusan publik ditumpangi oleh kepentingan bisnis untung dan rugi yang sangat sempit. Kebijakan publik yang harus mengabdi pada kepentingan orang banyak akhirnya mengabdi pada kepentingan sedikit orang.
Nepotisme juga kata Eep harus dihindari karena mengurangi keadilan demokrasi, mengurangi kesehatan kompetisi.
"Jadi Gibran semestinya menjadi tokoh yang dengan tegas memperlihatkan sikapnya anti KKN. Kita tahu persis bahwa ayahnya Gibran melakukan banyak kekeliruan di masa lalu maka Gibran sebagai putranya, selayaknya menghindar dari berbagai jenis kekeliruan yang sudah dipraktikan dan dijalankan ayahnya," ujar Eep.
TERPOPULER
