Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai pemecatan Ubedilah Badrun dari Jabatan Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai upaya pembungkaman.
Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli mengaitkannya dengan langkahnya melaporkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme dan pencucian uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya.
"Informasi valid terkait Ubedilah Badrun yang merupakan akademisi/dosen sosiologi politik UNJ yang dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi/Kepala Departemen Pendidikan Sosiologi UNJ ditengarai kuat berhubungan dengan sikap kritis Ubedilah Badrun," kata Romli lewat keterangannya, Sabtu (1/2/2025).
Romli menyebut, Ubed setidaknya melaporkan dugaan KKN yang menyeret Jokowi ke KPK sebanyak lima kali. Namun dinilai tidak ada tindak lanjut dari KPK.
Terbaru Ubed melaporkan Jokowi ke KPK pada 7 Januari 2025, bersama kelompok masyarakat Nurani 98.
Langkah itu dilakukan Ubed dan kawan-kawan, setelah nama Jokowi masuk dalam nominasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai pemimpin paling korup edisi 2024.
"Maka pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya itu yang dilakukan oleh Rektor UNJ sebelum waktunya, karena jabatan itu seharusnya diemban oleh Ubedilah hingga 2027 merupakan bukti yang nyata pembungkaman terhadap Ubedilah Badrun," tegas Romli.
Sementara di sisi lain, Romli menilai pencopotan Ubedilah, merupakan bagian dari cawe-cawe Jokowi. Ia menyebut, meski sudah tidak lagi berkuasa, Jokowi masih memiliki pengaruh.
"Karena kenekatan Jokowi untuk terus melakukan cawe-cawe politik, maka upaya pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang kritis terhadap kerakusan Jokowi dan keluarganya, seperti Ubedilah Badrun dan sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto," ujarnya.
Romli menyebut UNJ sebagai lembaga pendidikan tinggi seharusnya menjaga kemerdekaan akademisi, bukan menjadi alat kekuasaan seperti "palu godam" yang menjatuhkan sanksi dan menghajar akademisinya yang kritis pada kekuasaan.
"Sikap Rektor UNJ yang secara sewenang-wenang mencopot Ubedilah Badrun menjadi preseden buruk akan masa depan kampus yang independen dan kritis, apalagi nantinya kampus akan diberi jatah pengelolaan tambang yang akan semakin mematikan daya kritis dan independensi dari lembaga pendidikan tinggi di negeri ini," katanya.
