REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda prihatin dengan kebijakan instruksi presiden soal pemangkasan anggaran terhadap Kementerian dan Lembaga.
Ia menyampaikan hal itu usai mendengar penjelasan Mendagri Tito Karnavian yang memangkas anggaran di kementeriannya hingga 57,42 persen.
"Di sisi yang lain kita mengapresiasi sekaligus sebetulnya agak bersedih pak, karena efisiensi anggaran 57,42 persen. Sekarang di pak Kemendagri tinggal Rp2,038 triliun, dari awalnya Rp4 triliun sekian," kata Rifqi dalam rapat bersama Kemendagri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Ia mengaku memang menyadari bahwa kondisi ekonomi bangsa sedang tidak baik-baik saja.
"Tadi mas Bimo bilang ke saya 'mas per detik ini rupiah kita Rp16.466 per USD yang kalau kita pakai indikator ekonomi makro, kira-kira kalau sampai tembus Rp16.700 kita masuk dalam kategori krisis ekonomi," katanya.
Ia pun tetap memahami dan memaklumi terkait adanya pemangkasan anggaran tersebut. Komisi II, kata dia, menunggu revisi anggaran 2025 dari Kemendagri.
"Jadi memaklumi memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah presiden prabowo subianto untuk melakukan efisiensi anggaran," katanya.
"Dan karena itu, Komisi II DPR RI menunggu revisi anggaran tahun 2025 dari kemendagri, yang merupakan konsekuensi dari inpres yang telah diterbitkan oleh Presiden dan surat kementerian keuangan beberapa waktu yang lalu terkait efisiensi anggaran," sambungnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kementeriannya berhasil memangkas anggaran hingga 57,46 persen. Anggaran yang dipangkas ini untuk tahun anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
"Untuk Kemendagri, khusus Kemendagri efisiensinya adalah Rp2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagi anggaran Rp4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen," kata Tito.
Adanya efisiensi tersebut, kata dia, membuat pagu anggaran yang dimiliki Kemendagri kini hanya menjadi Rp2,038 triliun.
Menurutnya, pemangkasan tersebut menyangkut sejumlah item dari mulai alat tulis kantor atau ATK hingga sewa gedung dan kendaraan.
"Sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan ada pedoman untuk apa saja item yang di efisiensikan yaitu mulai dari alat tulis kantor 90 persen ceremonial 56 persen dapat seminar 45 persen kajian dan analisis 51,50 persen," katanya.
"Diklat dan Bimtek 29 persen honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen percetakan hasil souvenir 75,90 persen sewa gedung kendaraan peralatan agar diefisiensikan 73,30 persen lisensi aplikasi 27,60 persen jasa konsultan diefisiensikanya 45,70 persen bantuan pemerintah 16,7 persen pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen perjalanan dinas 53,90 persen peralatan mesin 28 persen infrastruktur 34,3 persen dan belanja lainnya 59,10 persen," sambungnya.
TERPOPULER