Netanyahu Dukung Usulan Trump Soal Relokasi Warga Gaza

Suara.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memungkinkan warga Palestina di Gaza meninggalkan wilayah tersebut selama proses rekonstruksi. Pernyataan ini muncul setelah usulan Trump mendapat kritik luas dari komunitas internasional.

"Ide sebenarnya adalah mengizinkan warga Gaza yang ingin pergi untuk pergi. Maksud saya, apa yang salah dengan itu? Mereka dapat pergi, mereka kemudian dapat kembali, mereka dapat pindah dan kembali lagi. Namun, Anda harus membangun kembali Gaza," ujar Netanyahu dalam wawancara dengan Fox News.

Netanyahu menyebut ide tersebut luar biasa dan harus diteliti serta diusahakan agar dapat dilaksanakan demi menciptakan masa depan yang berbeda bagi semua pihak. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai implementasi rencana tersebut.

Usulan Trump Soal Gaza

Dalam pernyataannya pada Selasa, Trump mengusulkan agar Gaza diubah menjadi "Riviera Timur Tengah" setelah wilayah tersebut hancur akibat hampir 16 bulan pemboman Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.000 orang menurut penghitungan Palestina. Usulan ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama puluhan tahun dan langsung menuai kontroversi.

Dalam jumpa pers di Gedung Putih, sekretaris pers Karoline Leavitt memuji usulan tersebut sebagai pemikiran "di luar kebiasaan" yang bersejarah. Namun, ia menegaskan bahwa presiden belum berkomitmen untuk mengerahkan "pasukan darat" di Gaza. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan penggunaan pasukan AS di sana.

Leavitt juga menarik kembali pernyataan Trump sebelumnya yang mengusulkan pemindahan permanen warga Gaza ke negara-negara tetangga. Ia mengklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah "relokasi sementara" guna memungkinkan rekonstruksi dan pembersihan puing-puing di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengonfirmasi bahwa rencana tersebut bertujuan agar warga Gaza meninggalkan wilayahnya sementara waktu selama proses rekonstruksi berlangsung.

Kontroversi dan Kritik

Meski mendapat dukungan dari Netanyahu, banyak pihak meragukan kelayakan usulan Trump. Beberapa pakar menilai tindakan yang diusulkan dapat melanggar hukum internasional, sementara aktivis hak asasi manusia menyebutnya sebagai "pembersihan etnis."

Usulan Trump juga tampaknya bertentangan dengan opini publik AS. Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika menentang keterlibatan baru di zona konflik, terutama setelah pengalaman panjang dalam intervensi militer di Irak dan Afghanistan.

Trump, yang sering menekankan komitmennya untuk mengakhiri perang "konyol" selama kampanye pemilu 2024, kini menghadapi tantangan dalam merealisasikan rencana ambisiusnya terhadap Gaza. Apakah usulannya akan dilaksanakan atau sekadar strategi negosiasi politik masih menjadi tanda tanya besar di panggung politik internasional.