REGIONAL:
Suara.com - Sekutu AS di dunia Arab dan tokoh internasional telah mengecam rencana Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat “mengambil alih” Jalur Gaza setelah warga Palestina yang tinggal di daerah kantong yang terkepung itu dipindahkan secara paksa ke negara-negara tetangga.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Liga Arab mengatakan usulan Trump yang mengejutkan itu adalah “resep untuk ketidakstabilan” di kawasan itu, dan bahwa setiap pemindahan paksa warga Palestina “ditolak di tingkat Arab dan internasional.”
Blok regional yang beranggotakan 22 orang itu menekankan bahwa usulan itu akan “melanggar hukum internasional.”
Trump, dalam sebuah konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung di Gedung Putih pada hari Selasa, mengatakan Amerika Serikat harus “mengambil alih” Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya ke negara-negara tetangga.
Organisasi Negara-negara Islam (OKI), yang mewakili lebih dari 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia, juga menyuarakan penolakannya terhadap rencana apa pun untuk mengubah realitas geografis, demografis, atau hukum Gaza.
Usulan Trump, kata OKI, “berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial, dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.”
Organisasi tersebut menyerukan “penarikan penuh pendudukan Israel, memperkuat keteguhan hati warga Palestina di tanah mereka dan pengembalian mereka dengan aman ke rumah mereka.”
Rencana Trump juga ditolak secara terpisah oleh sekutu AS di kawasan tersebut, termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki, serta oleh pejabat PBB dan organisasi hak asasi manusia. Selain itu, rencana tersebut mendapat kritik keras dari negara-negara Eropa, termasuk sekutu dekat AS, Inggris dan Prancis, yang memperingatkan bahwa usulan tersebut akan mengabaikan solusi dua negara.
Pembersihan etnis harus dihindari
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres diperkirakan akan mengumumkan pada pertemuan PBB yang dijadwalkan pada Rabu malam bahwa para pemimpin dunia harus memastikan bahwa "pembersihan etnis" dihindari saat menangani situasi di Gaza setelah perang.
“Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada landasan hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” kata Guterres, menurut juru bicaranya Stephane Dujarric.
Kepala PBB juga akan menegaskan kembali solusi dua negara sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Israel-Palestina, katanya.
Pemindahan paksa warga Palestina ‘sangat dilarang'
Pada hari Rabu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, juga mengecam keras rencana Trump untuk Gaza.
Turk menunjukkan bahwa hukum internasional “sangat jelas” tentang masalah ini dan bahwa pemindahan paksa orang-orang dari wilayah mereka “sangat dilarang.”
Pejabat PBB menyiratkan bahwa usulan semacam itu dapat menyabotase perjanjian gencatan senjata yang sudah rapuh di Gaza, dengan menyatakan bahwa penting bagi “kita untuk bergerak menuju fase gencatan senjata berikutnya” dan “membangun kembali Gaza.”
Melanggar hukum, tidak bermoral, tidak bertanggung jawab
Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, juga mengecam rencana kontroversial Trump untuk Gaza, menyebutnya “melanggar hukum, tidak bermoral, dan sama sekali tidak bertanggung jawab.”
Ia memperingatkan bahwa usulan Trump, yang diumumkannya saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, memicu “kejahatan internasional” berupa pemindahan paksa.
“Apa yang diusulkannya adalah … omong kosong,” kata Albanese saat konferensi pers di Kopenhagen, Denmark. “Itu akan memperburuk krisis regional.”
Paul O’Brien, direktur eksekutif Amnesty International AS, mengatakan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka di Gaza “sama saja dengan menghancurkan mereka sebagai suatu bangsa.”
“Gaza adalah rumah mereka. Kematian dan kehancuran Gaza adalah akibat dari Israel yang membunuh ribuan warga sipil, sering kali dengan bom AS,” katanya.
Kekejian moral
Omar Shakir, direktur Human Rights Watch untuk Palestina, mengecam gagasan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka yang diduduki sebagai “kekejian moral.”
“Hukum humaniter internasional melarang pemindahan paksa penduduk wilayah yang diduduki,” katanya kepada Reuters menanggapi pernyataan Trump.
Ia menambahkan, “Ketika pemindahan paksa tersebut meluas, hal itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.”
TERPOPULER