Suara.com - Anggota Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, bawa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta mantan anggota DPR RI Riezky Aprilia melepaskan jabatannya untuk buronan kasus suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.
Agar Riezky memenuhi permintaannya, Hasto bahkan dijanjikan jabatan di Komnas HAM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Riezky.
Hal itu disampaikan dalam sidang praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto dengan agenda tanggapan KPK terhadap permohonan tim hukum Hasto, Kamis (6/2/2025).
Anggota Tim Biro Hukum KPK mengatakan, Hasto memerintahkan Kader PDIP Saeful Bahri untuk menemui Riezky di Singapura untuk melepaskan jabatannya kepada Harun.
“Saeful Bahri mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto), dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih, dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata anggota Anggota Tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
Tawaran jabatan di Komnas HAM maupun BUMN itu ditolak Riezky. Dia bersikeras untuk tetap menjadi anggota DPR RI karena suaranya menang di daerah pilih (dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) 1.
“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ungkap anggota Tim Biru Hukum KPK.
Hasto tidak senang dengan jawaban Riezky sehingga dia mengupayakan kemenangan Harun melalui jalur suap kepada eks Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Harun Masiku.
Baca Juga: Diungkap KPK! Harun Masiku Butuh Uang Suap, Hasto: Saya Talangin Dulu
KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
Hasto disebut bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.
