Anggaran Kena Pangkas, Kementerian Investasi; ASN Kerja Virtual, Perjadin Disesuaikan

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Kamis, 06 Februari 2025 | 15:47 WIB
Anggaran Kena Pangkas, Kementerian Investasi; ASN Kerja Virtual, Perjadin Disesuaikan
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani seusai meresmikan dua perusahaan besar di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Kamis (03/10/2024). [Suara.com/Sigit AF]

Suara.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerapkan sistem kerja hibrid, yakni menggabungkan sistem bekerja langsung dan online atau virtual.

Sistem itu diberlakukan karena imbas pemangkasan anggaran di Kementerian Investasi.

Menteri Investasi Rosan Roeslani bahkan sudah menyampaikan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja inovatif dengan melakukan tugas-tugas pekerjaan secara virtual.

"Dengan adanya efisiensi anggaran ini ya kita harus lebih inovatif lagi. Saya bilang gitu, dalam mengerjakan tugas-tugas kita gitu ya, kita bisa melakukan itu melalui virtual untuk pendekatannya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Dan ya sekarang kita lebih banyak juga untuk mengundang mereka untuk datang ke Indonesia, ya kan banyak caranya lah untuk kita meyakinkan mereka," kata Rosan.

Meski anggaran berkurang imbas efisiensi, Rosan optimis target-target Kementerian Investasi bakal dapat direalisasikan.

"Menurut saya saya sih tetep yakin bahwa target yang akan direncanakan akan tercapai," kata Rosan.

Penyesuaian Perjalanan Dinas

Selain sistem kerja hibrid, Rosan mengaku ada penyesuaian untuk anggaran perjalanan dinas di internal Kementerian Investasi imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.

"Ya otomatis ya perjalanan dinas kita sesuaikan," kata Rosan.

Meski ada penyesuaian anggaran hingga sistem kerja hibrid, Rosan memastikan bahwa pelayanan untuk masyarakat tetap menjadi prioritas.

"Buat kita yang penting nomor satu layanan publik yang kita utamakan itu tetep berjalan dengan normal. Tetapi yang lain-lainnya ya kita melakukan adjustment, baik dari yang besar sampai yang kecil ya kita melakukan adjustment lah semuanya. Itu aja," kata Rosan.

Minta ASN Tetap Semangat

Sebelumnya, Rosan meminta para ASN tetap bekerja semaksimal mungkin di tengah efisiensi anggaran kementerian/lembaga, tidak terkecuali kementerian yang ia pimpin.

Diketahui anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal kena pemangkasan Rp292.599.000.000 atau sebesar 42,9 persen dari pagu total Rp681.880.285.000.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sunat Anggaran Hingga Rp 81 Triliun, Ini Daftar Kegiatan KemenPU yang Dipangkas

Sunat Anggaran Hingga Rp 81 Triliun, Ini Daftar Kegiatan KemenPU yang Dipangkas

News | Kamis, 06 Februari 2025 | 15:09 WIB

Anggaran Dipangkas Nyaris Setengah, Menteri Investasi Minta ASN Tetap Ngegas

Anggaran Dipangkas Nyaris Setengah, Menteri Investasi Minta ASN Tetap Ngegas

News | Kamis, 06 Februari 2025 | 14:47 WIB

DPR Minta Pemangkasan Anggaran Kemenkes Dikembalikan Rp 10 T: Khawatir Ganggu Obat, Vaksin dan Beasiswa Nakes

DPR Minta Pemangkasan Anggaran Kemenkes Dikembalikan Rp 10 T: Khawatir Ganggu Obat, Vaksin dan Beasiswa Nakes

News | Kamis, 06 Februari 2025 | 13:44 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB