Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mempersilakan jika ada pihak-pihak yang tak setuju soal perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Termasuk jika ada pihak yang menilai jika kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam Tatib bisa mencopot pejabat itu dianggap melanggar UU itu bisa melayangkan gugatan ke MK.
"Kita tuh sekarang punya mekanisme lu tidak setuju, ketika bertentangan sama UU, ya lu JR (judicial review), ketika bertentangan sama konsitusi, ya lu bawa ke MK," kata Adian di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2/2025).
Ia berharap masyarakat bisa menggunakan langkah hukum tersebut jika ada aturan yang tak sesuai yang dibuat oleh DPR.
"Dan kita mau semua masyarakat bisa mengikuti mekanisme itu. Sehingga ketidaksetujuan itu disalurkan lewat mekanisme konsitusional. Itu saja," katanya.
Menurutnya, memang dalam logika jika DPR ikut terlibat dalam pengambilan keputusan memilih pejabat maka mereka bisa melakukan evaluasi terhadap pejabat itu.
"Gue memutuskan mislanya elu, kemudian elu berhalangan apa segala macam, boleh enggak gua mengevaluasi keputusan gua? Kan begini, yang bisa mengevaluasi terhadap keputusan itu adalah yang membuat keputusan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kalau pun masyarakat merasa khawatir dengan adanya aturan tersebut, maka dirinya mempersilakan untuk ajukan gugatan.
"Kalau kemudian ada kekhawatiran seperti itu, semua warga negara melakukan uji terhadap keputusan DPR itu. Ke mana? MA, MK, bisa PTUN bisa segala macam, ya macam-macam. Silakan saja dan kita tidak mungkin melarang dong," katanya.
"Tapi apakah logikanya adalah boleh gak gue ngambil keputusan dan gue mengevaluasi keputusan gua? Boleh, gitu lho," sambungnya.
