Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, jika pemerintah masih punya banyak waktu untuk memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, kata dia, sudah diputuskan master plan pembangunan IKN itu mencapai 23 tahun atau hingga 2045.
Hal itu disampaikan Doli menanggapi soal kabar jika anggaran pembangunan IKN untuk 2025 masih diblokir.
"Perlu juga dicatat bahwa Pembangunan, Pemindahan Ibu Kota Negara ini dalam master plan Itu terjadi 23 tahun sampai 2045. Jadi artinya pemerintah seperti kita ini masih punya waktu cukup panjang untuk memang betul-betul memindahkan Ibu Kota kita ke sana," kata Doli di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
"Jadi waktu 19 tahun ini lah yang saya kira nanti akan dikelola, dimanage oleh pemerintahan Pak Presiden Prabowo Selama lima tahun ini sehingga memang ada progres ya, proses pemindahan itu seperti apa," sambungnya.
Di sisi lain, soal adanya pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah hal itu dianggapnya wajar.
"Bukan negara kita Indonesia aja, juga sedang harus dilakukan pengetatan-pengetatan, pengetatan anggaran, lakukan efisiensi. Nah, makanya saya kira semua program, ya termasuk program yang anggarannya besar-besar Ya, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian dulu sekarang," ujarnya.
Adapun kata dia, secara legal pemindahan ibu kota negara ke IKN sudah dilakukan berdasarkan UU IKN. Kota Jakarta juga sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.
Kendati begitu, menurutnya, peresmian belum dilakukan karena Presiden RI Prabowo Subianto belum mengeluarkan Keputusan Presiden.
"Nah, tinggal persoalannya bentuk konkret pindahnya itu kan melalui Kepres. Nah, ini yang saya kira Nanti saya yakin Pak Prabowo punya pertimbangan khusus dan paling tahu kapan momentumnya itu. Nah, melihat perkembangan yang terjadi sekarang," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, mengungkapkan, jika tak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025. Menurutnya, anggaran tersebut masih diblokir.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia justru berkelakar jika progres anggaran IKN untuk 2025 untuk makan siang.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujarnya.
TERPOPULER
