AS Desak Israel Patuhi Tenggat Waktu Gencatan Senjata dengan Hizbullah

Suara.com - Gencatan senjata antara Hizbullah Lebanon dan Israel yang ditengahi oleh Amerika Serikat diharapkan akan dilaksanakan sepenuhnya pada batas waktu yang ditetapkan akhir bulan ini. Kesepakatan yang dimediasi oleh pemerintahan Biden itu mengharuskan Israel menarik pasukannya dari Lebanon dalam waktu 60 hari sejak perjanjian awal pada 26 November 2024.

Pasukan Israel akan digantikan oleh Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), sementara Hizbullah diwajibkan menarik pejuang dan senjatanya sejauh 20 mil dari perbatasan dengan Israel, di utara Sungai Litani.

Dengan berakhirnya batas waktu perjanjian pada 26 Januari 2025, Amerika Serikat mengumumkan bahwa perpanjangan gencatan senjata sementara diperlukan untuk memastikan Hizbullah tidak dapat mengancam rakyat Lebanon maupun negara-negara tetangganya. Washington pun menetapkan batas waktu baru pada 18 Februari 2025.

Selama kunjungannya ke Beirut pekan lalu, Wakil Utusan Khusus Presiden untuk Perdamaian Timur Tengah, Morgan Ortagus, menegaskan bahwa AS tetap sangat berkomitmen pada tenggat waktu tersebut.

Namun, laporan terbaru pada Senin lalu mengindikasikan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tengah mencari kemungkinan perpanjangan tambahan dari tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Gedung Putih menyatakan bahwa Israel belum secara resmi mengajukan permintaan perpanjangan kedua. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brain Hughes, menegaskan bahwa penarikan pasukan Israel tetap sesuai jadwal dan tidak ada permintaan perpanjangan dari pihak Israel.

Sementara itu, pejabat di Beirut memperingatkan bahwa kegagalan Israel untuk menarik diri sebelum tenggat waktu akan menguntungkan Hizbullah. Washington pun mempertahankan sikap tegasnya, khawatir konflik baru dapat meletus antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel yang didukung AS.

Sumber yang mengetahui intelijen AS mengungkapkan bahwa pengerahan LAF di sepanjang perbatasan dengan Israel telah meningkat secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Sebagai bagian dari peningkatan pengerahan pasukan yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, LAF diperkirakan akan menerima bantuan dari negara-negara Arab dalam beberapa minggu ke depan.

Bantuan ini mencakup truk serbaguna untuk pengamanan perbatasan. Sejak 2006, AS telah menjadi pendukung utama LAF dengan memberikan bantuan lebih dari $2 miliar.

Dominasi Hizbullah di Lebanon serta keterlibatannya dalam perang Yaman untuk mendukung Houthi sebelumnya telah menggagalkan paket bantuan Saudi senilai $3 miliar pada tahun 2016, yang awalnya diperuntukkan bagi LAF dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri (ISF).

Namun, setelah kekalahan militer Israel atas Hizbullah tahun lalu, terpilihnya presiden baru di Lebanon bulan lalu, dan pembentukan pemerintahan baru pada Sabtu lalu, masyarakat internasional kembali menunjukkan minatnya untuk mendukung Lebanon.

Menurut laporan Bloomberg, obligasi berdenominasi dolar Lebanon mencapai level tertinggi sejak Maret 2020 minggu ini. Setiap potensi pertempuran atau perang baru dapat mendorong negara yang telah lama bergulat dengan korupsi, ketidakstabilan keuangan, dan isolasi diplomatik akibat Hizbullah, semakin dekat ke jurang kehancuran total.