Suara.com - Direktur Utama (Dirut) TVRI, Iman Brotoseno, memastikan kekinian pihaknya membatalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya imbas efisiensi anggaran. Putusan itu dibatalkan usai TVRI melakukan retstrukturisasi anggaran.
Iman menyampaikan itu dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ia awalnya menyampaikan, pihaknya melakukan restrukturisasi anggaran bersama DJA Kemenkeu pada 11 Februari 2025 kemarin. Hasilnya dari semua anggaran diblokir sebesar Rp 732.298.000.000 berkurang sebesar Rp 276.598.000.000.
"Sehingga efisiensi anggaran LPP TVRI menjadi sebesar Rp 455.700.000.000," kata Iman.
Dengan adanya hal itu, Iman usai rapat pun menegaskan akan memperkejakan kembali pegawai hingga kontributor yang sebelumnya terkena PHK.
"Tapi kami sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat," katanya.
Ia mengatakan, sebelumnya PHK hanya terjadi di lingkungan stasiun TVRI di daerah dan bukan di pusat.
"Ya sebenarnya untuk di level pusat sih nggak ada ya. Itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada. Jadi sebagian ada yang melakukan perumahan. Ada juga yang tidak," katanya.
"Jadi memang berbeda-beda ya antara masing-masing stasiun. Mungkin sama juga dengan di RRI ya saya rasa," sambungnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Berujung PHK, Gerindra: Ada Upaya Mendiskreditkan Pemerintah.....
Untuk itu, ia pun memastikan usai adanya pelonggaran atau relaksasi anggaran yang dilakukan, pihaknya akan langsung menindaklanjuti untuk memperkerjakan lagi para pegawai yang terkena PHK.
"Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah. Iya (akan ditindaklanjuti langsung hari ini)," pungkasnya.
