Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan penyisiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal ini dilakukan setelah adanya instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, penyisiran dilakukan usai Penjabat (Pj) Gubernur DKI juga menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025. Ada tujuh poin dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipangkas anggarannya.
"Kami sudah melakukan proses menyisir alokasi-alokasi anggaran di Pemprov DKI yang ingin dilakukan efisiensi di sana. Nah seperti halnya di Inpres, tentunya ada 7 area yang kami lakukan penyisiran kemarin melalui forum Asisten (Setda DKI)," ujar Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2/2025).
Tindak lanjut atas Ingub itu adalah dengan membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, percetakan, publikasi, dan seminar. Lalu mengurangi kegiatan studi banding, belanja perjalanan dinas, belanja honorarium, dan belanja yang bersifat pendukung.
"Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik, selektif dalam pembelian hibah, serta melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari TKD. Ini adalah amanah dari Inpres nomor 1 kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati," ucap Michael.
Dari hasil penyisiran, ia sudah mengetahui program-program apa saja yang akan dipangkas anggarannya. Diperkirakan anggaran yang dihemat Pemprov DKI sebesar Rp1,548 triliun.
Nantinya, akan ada penyesuaian nilai dalam APBD Perubahan 2025 setelah adanya efisiensi anggaran itu.
"Karena nanti eksekusinya pada di APBD perubahan sebagaimana yang sudah disampaikan ada SE terkait dengan percepatan RKPD untuk penyesuaian APBD perubahan," ungkapnya.
"Kita sudah menandainya tadi di seluruh area, dengan nilai mencapai Rp1,548 triliun," pungkasnya.
TERPOPULER
