REGIONAL:
Suara.com - Qatar, sebagai mediator utama dalam konflik Gaza, menegaskan bahwa rakyat Palestina harus memiliki hak penuh dalam menentukan masa depan wilayah mereka setelah perang Israel-Hamas berakhir. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, dalam konferensi pers di Doha pada Selasa (18/2).
"Dari sudut pandang kami, ini adalah masalah Palestina tentang apa yang terjadi pascakonflik ini," kata al-Ansari ketika menanggapi tujuan Israel untuk menyingkirkan Hamas dari Gaza.
Ia juga menegaskan bahwa Palestina harus memiliki kendali dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka secara politik.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan bahwa negosiasi mengenai tahap kedua gencatan senjata di Gaza akan segera dimulai dalam minggu ini. Gencatan senjata ini bertujuan untuk membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serta menciptakan kondisi menuju penghentian perang secara permanen.
Israel bersikeras menuntut “demiliterisasi penuh Gaza” dan menolak kehadiran Hamas atau kelompok bersenjata lainnya di wilayah tersebut. Sebagai tanggapan, Presiden AS Donald Trump mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza dengan rencana memindahkan 2,4 juta penduduknya ke Mesir atau Yordania.
Namun, usulan Trump ini menuai kecaman luas dari berbagai negara Arab yang tengah mempersiapkan tanggapan resmi mereka. Ketegangan ini semakin menekan gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari, setelah lebih dari 15 bulan perang berlangsung.
Pada tahap pertama gencatan senjata yang akan berakhir 1 Maret, Israel telah membebaskan lebih dari 1.100 warga Palestina yang ditahan sebagai imbalan bagi 19 sandera Israel. Hamas menuduh Israel menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk bangunan prefabrikasi dan alat berat untuk membersihkan puing-puing di Gaza.
Juru bicara Qatar, al-Ansari, menegaskan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza saat ini masih jauh dari cukup
"Menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi merupakan kejahatan tersendiri," ujarnya.
TERPOPULER