Suara.com - Pemotongan anggaran hingga Rp11 triliun pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) dinilai tidak akan memengaruhi kualitas Pendidikan di tanah air.
Staf Khusus Menteri Agama (Menag), Farid F Saenong menjelaskan, meski angkanya terbilang besar, Kemenag akan berupaya keras agar efisiensi tidak mengganggu proses belajar mengajar di madrasah maupun perguruan tinggi.
"Kami berharap dapat menjalankan efisiensi anggaran ini dengan kerja dan kultur profesional, sehingga rencana yang telah disusun dapat berhasil," ujar Farid.
Ia mengemukakan bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi Kemenag, terutama di tengah prestasi Menag Nasaruddin Umar yang baru saja meraih skor kepuasan publik tertinggi sebesar 92,8 persen sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
Farid menegaskan bahwa Menteri Agama berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pak Menteri Agama selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Farid.
Farid juga menyebutkan bahwa Kemenag memiliki kekhususan dalam hal efisiensi anggaran, meskipun ia tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan kekhususan tersebut.
"Yang pasti, Menteri Agama akan selalu memperjuangkan rencana yang disusun, mengingat Kemenag adalah kementerian yang bersifat vertikal dan berbeda dengan kementerian lain," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Aidinil Zetra, menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Imbas Efisiensi Anggaran, KPK Akui Berpengaruh dalam Proses Penyidikan
Menurutnya, kebijakan anggaran harus tepat sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
"Adanya efisiensi anggaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini, kebijakan anggaran harus tepat sasaran," kata Aidinil.
