REGIONAL:
Suara.com - Kepala Desa (Kades) Segarajaya, Abdul Rosyid memenuhi panggilan Bareskrim Polri, terkait dugaan pemalsuan penerbitan 93 sertifikat hak milik (SHM) di lokasi pagar laut.
Rosyid menyangkal jika dirinya terlibat palsuan dalam perkara ini. Pasalnya ia baru menjabat Kepala Desa pada Agustus 2023. Sementara pemagaran laut telah terjadi sejak tahun 2022.
“Saya selaku kepala desa baru, saya dilantik 14 Agustus 2023. Jadi adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tau ini. Tau-tau ini ada dugaan seperti ini,” kata Rosyid di Bareskrim Polri, Kamis (20/2/2025).
Sementara itu, kuasa hukum Rosyid, Rahman Permana mengaku kedatangan kliennya untuk memberikan keterangan soal dugaan pemalsuan tersebut.
“Hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan atau otentik begitu,” kata Rahman.
“Kami akan memberikan keterangan dan kami yakin Bareskrim Polri akan membuka perkara ini secara terang benderang dan profesional,” pungkasnya.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah orang saksi terkait dugaan pemalsuan sertifikat di lokasi pagar laut yang berada di Desa Sagarajaya, Bekasi.
Sebelumnya diberitakan, Dirtipdidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengeklaim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya.
Adapun, pemeriksaan dilakukan sejumlah sakis yang di antaranya yakni ketua dan anggota eks panitia adjudikasi PTSL.
Kemudian para pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dan pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN.
“Dari hasil pemeriksaan saat ini, diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah merubah data 93 SHM,” kata Djuhandhani, saat di Mabes Polri, Jumat (14/2/2025).
Jika dari analisa sementara, lanjut Djuhandhani, pemalsuan sertifikat yang terjadi di Bekasi berbeda dengan yang terjadi di Tangerang.
Diduga pemalsuan sertifikat di Bekasi dilkukan dengan cara mengubah nama pemegang hak dan merubah data objek atau lokasi.
Sebelumnya, objek tanah yang dipalsukan berada di daratan. Namun, menjadi berlokasi di laut, dengan jumlah yang lebih luas dibandingkan dengan aslinya.
“Kalau kita melihat dari apa yang kita laksanakan penyidikan terkait di Kohod dengan di Bekasi itu ada perbedaan. Jika pada kasus Kohod kita melihat bahwa pemalsuan dokumen dilakukan pada saat sebelumnya atau saat proses penerbitan sertifikat,” kata Djuhandhani.
“Sedangkan yang terjadi di Bekasi adalah pemalsuan dilakukan pasca-terbit sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah, kemudian diubah sedemikian rupa menjadi nama pemegang hak yang baru, yang tidak sah, berikut perubahan data luasan dan lokasi objek sertifikat,” imbuhnya.
Pemalsuan dilakukan, dengan cara merubah sertifikat tanah setelah diterbitkan. Biasanya perubahan dilakukan dengan alasan revisi. Namun dalam revisi tersebut dilakukan perubahan koordinat dan nama pemilik.
“Jadi sebelumnya sudah ada sertifikat, kemudian diubah dengan alasan revisi, di mana dimasukkan baik itu perubahan koordinat dan nama. Sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut, dengan luasan yang lebih luas, itu yang pertama,” pungkasnya.
TERPOPULER