Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zaenur Rohman mengatakan, praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bisa gugur jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat.
Menurut dia, hal itu bisa terjadi jika KPK bisa menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum sebelum putusan praperadilan.
“Ini lama-kelamaan menjadi drama yang tidak perlu. Oleh karena itu, maka untuk mengakhiri ini semua KPK harus segera menyelesaikan pemeriksaan, harus segera P-21, dan melimpahkan ke pengadilan,” kata Zaenur kepada Suara.com, Jumat (21/2/2025).
“Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka semua praperadilan yang sedang diajukan itu otomatis gugur,” tambah dia.
Selain itu, dia juga menyebut publik bisa mengetahui konstruksi perkara Hasto secara utuh melalui persidangan materi pokok setelah KPK menyelesaikan penyidikan.
Sekadar indormasi, KPK melakukan penahanan terhadap Hasto usai melakukan pemeriksaan selama sekitar lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penahanan terhadap Hasto dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai 11 Maret 2025.
“Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.
TERPOPULER
