REGIONAL:
Suara.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Dia menjelaskan bahwa kubu Hasto dan KPK memiliki alasan hukum atau legal reasoning masing-masing terkait dengan penetapan Hasto.
Sebab, Ketua KPK Setyo Budiyanto sudah menegaskan bahwa penahanan terhadap Hasto bisa dilakukan meski ada pengajuan praperadilan.
Di sisi lain, Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengebut dengan adanya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penahanan Hasto tidak sah karena tidak ada perintah penyidikan.
“Legal reasoning itu kan memang ada problem apa, kasusnya itu kayak gimana, ini kan kasusnya ruwet nih dari awal nah jadi kita harus lihat kasus ini diidentifikasi dulu, baru kemudian dilakukanlah hal-hal yang terkait dengan ini,” kata Saut kepada Suara.com, Jumat (21/2/2025).
“Artinya diskusi penelitian, kemudian menganalisis fakta-faktanya, kemudian apa-apa saja hukum yang terkait dengan hal ini, baru dapat penerapan hukum yang baik. Itu yang disebutnya dengan legal reasoning itu kan. Legal reasoning itu yang sulit diterima,” tambah dia.
Meski begitu, Saut menjelaskan bahwa Hasto dan KPK bisa beradu argumen di persidangan, baik praperadilan maupun sidang pokok perkara, untuk menyampaikan legal reasoning masing-masing.
“Silakan saja mereka (berargumen), memang kan hukum itu memang begitu, hukum itu kan berdebat, berargumentasi, tempatnya di peradilan,” ujar Saut.
Namun, Saut menegaskan bahwa hasilnya bergantung pada keputusan hakim. Jika hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan Hasto, maka hal tersebut bisa dilakukan.
“Kalau memang tidak cukup bukti, ya dia (KPK) tidak akan melanjutkan kasus itu, tapi kalau dia (hakim) katakan itu cukup bukti, ya artinya bukan didismiss, ya dilanjut,” tandas Saut.
Sekadar informasi, KPK melakukan penahanan terhadap Hasto usai melakukan pemeriksaan selama sekitar lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penahanan terhadap Hasto dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai 11 Maret 2025.
“Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.
Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.
“Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.
Kemudian pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK.
Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.
“HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujar Setyo.
Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada Senin, 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.
TERPOPULER