Suara.com - Kementerian Sosial akan mulai menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran bansos mulai April mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa data tunggal tersebut memang dijadwalkan penggunaannya pada triwulan kedua tahun 2025.
"Namanya triwulan itu ada Januari, Februari, Maret (per tiga bulan). Nah, nanti ada April, Mei, Juni gitu. Untuk triwulan pertama ini nanti akhir Maret sudah bisa kita terima data terbaru," kata Gus Ipul saat konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa perkembangan penyusunan DTSEN saat ini telah masuk tahap pengecekan lapangan atau groun check. Setelah itu, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan kembali menggelar rapat untuk diketahui jumlah pasti penerima bansos berdasarkan DTSEN tersebut.
Menurut Gus Ipul, jumlah penerima bansos dari data DTSEN diperkirakan akan ada selisih dibandingkan dengan data bansos sebelumnya.
"Makanya dengan ground check ini kita akan mengetahui dengan pasti. Kalau ditanya sekarang ya (selisih data) pasti ada, pasti ada perbedaan karena ini diukur ulang, dipadankan dengan data-data yang lain. Jadi pasti nanti ada yang keluar, ada yang masuk. Selisihnya berapa? Nanti tunggu setelah proses semua, tuntas akan kita umumkan," tuturnya.
Dia melanjutkan kalau Kemensos dengam BPS kini tengah bekerjasama lakukan ground check serta proses pelatihan kepada petugas program keluarga harapan (PKH) di lapangan yang nantinya menjadi petugas pembagian bansos tersebut.
"Jadi sekarang ini sudah proses pelatihan dan kami mewajibkan seluruh pendamping PKH yang jumlahnya 33 ribu lebih itu mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Ada pengawasan dan juga ada tes-tes yang kita berikan setelah mengikuti pelatihan ini," ucap Gus Ipul.
Diketahui bahwa DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
Namun data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kemensos bersama BPS terus melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.
TERPOPULER
