Kritik Efisiensi ala Prabowo, Koalisi Sipil Ungkit Uang Setoran Kepala Daerah Peserta Retret Magelang

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menduga adanya konflik kepentingan pada pelaksanaan retret kepala daerah sehingga melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Annisa Azahra yang juga tergabung dalam koalisi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah menggunakan tender PT Lembah Tidar sebagai event organizer.

Annisa menyoroti posisi salah satu kader Partai Gerindra sebagai komisaris utama dan direktur utama di PT Limbah Tidar.

Meski tidak disebut secara gamblang terkait nama yang dimaksud oleh Annisa, tetapi beredar informasi bahwa PT Limbah Tidar dimiliki oleh Heru Irawanto yang merupakan kader Partai Gerindra.

“(Pelaksanaan retret) menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan,” kata Anissa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret.

Annisa meyakini pengumpulan kepada daerah itu tidak hanya dimaksudkan untuk orientasi. Apalagi menurutnya, setiap kepala daerah yang mengikuti retret tersebut mesti menyetor sejumlah uang kepada panitia kegiatan tersebut. 

“Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikutsertaan,” ujar Annisa.

Dia mengaku curiga adanya permainan kotor berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan retret kepala daerah.

“Tempat pelaksanaan itu juga itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana gitu kan,” ucap Annisa.

Lebih lanjut, koalisi sipil juga mengkritik terhadap pelaksanaan retret karena dianggap sebagai bentuk pemborosan di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap kementerian/lembaga.

“Anggaran sebesar Rp11 miliar dikeluarkan untuk retret ini di tengah kita sedang adanya efisiensi anggaran dan juga berbagai kementerian, lembaga harus susah-susahan saat ini gitu kan,” tandas Annisa.