Suara.com - Bandingkan Tukin Dosen dengan Negara Lain, Wakil Ketua MPR: Australia Rp90 Juta, Singapura Rp70 Juta, Jepang Rp40 Juta, Indonesia Minimalis
Persoalan belum cairnya tunjangan kinerja (tukin) dosen menjadi sorotan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Ia mengingatkan bahwa hal tersebut berdampak pada kualitas pendidikan Bangsa Indonesia.
"Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN (aparatur sipil negara) menjadi penting," kata Ibas dalam diskusi kebangsaan dengan topik 'Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas' di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Ibas mengakui memang masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia saat ini. Ia membeberkan persoalan tersebut terkendala pada implementasinya.
"Mencakup keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen Kemendikbud dan dosen Kemenag serta tidak meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi," katanya seperti dikutip Antara.
Putra kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pun kemudian membandingkan gaji dan tukin dosen-dosen dari negara lain. Ia kemudian mengemukakan beberapa negara maju lainnya, yakni Australia, Singapura, Jepang.
"Di Australia itu Rp90 juta, di Singapura sekitar Rp70 juta, di Jepang sekitar Rp40 juta, sementara Indonesia ini masih cukup minimalis," ucapnya.
Selain itu, ia mendorong dan memberikan perhatian untuk memastikan agar peningkatan tidak hanya dari tukin saja, melainkan kesejahteraan juga dirasakan secara berkelanjutan.
"Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profesi lainnya. Bahkan kawan tetangga kita di ASEAN saja, Filipina Rp6,9 juta dan Vietnam Rp6,5 juta, lebih tinggi dari Indonesia,” ujarnya.
Ia juga meyakini bahwa tidak ada yang salah dengan aturan tukin dosen. Namun, ia menyoroti kelalaian dalam penganggaran tukin pada periode sebelumnya lah yang menjadi salah satu akar permasalahannya.
"Saya mendengar dan membaca bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini yang telah disetujui nominalnya sebesar Rp2,5 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan," ucapnya.
Ibas meyakini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatikan pada nasib tukin para dosen yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di bidang pendidikan.
Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pula pada kesejahteraan para hakim.
Lebih lanjut, ia berharap Ekonomi Indonesia akan terus tumbuh agar ruang fiskal bisa meningkat, sehingga pemerintah bisa melakukan revisi kebijakan untuk memberikan perhatian bagi dosen yang belum tersertifikasi.
TERPOPULER
