Melalui keterangan tertulisnya, Usman membeberkan alasan mengapa demokrasi Indonesia bisa turun, bahkan sejajar dengan negara yang bukan demokrasi.
Di Mesir misalnya, anggota militer aktif menduduki jabatan sipil dan badan usaha milik negara. Hal ini merupakan bagian dari strategi militerisasi yang diterapkan oleh pemerintah Mesir untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya pasca kudeta militer atas pemerintahan Presiden Muhammad Morsi.
Sementara di Turki, anggota militer aktif juga menduduki jabatan sipil dan badan usaha milik negara. Negara yang sempat nyaris masuk ke dalam Uni Eropa ini belakangan mengalami regresi demokrasi yang drastis.
Contoh lainnya di Thailand, anggota militer aktif juga menduduki jabatan sipil dan badan usaha milik negara. Penempatan militer di jabatan sipil ini makin luas setelah kudeta militer pada tahun 2014.
Sementara itu yang terjadi di Myanmar adalah anggota militer aktif menduduki jabatan sipil dan badan usaha milik negara. Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara yang paling lama dikuasai junta militer.
"Negara ini hanya sempat mempunyai pemerintahan sipil di bawah Aung San Suu Kyi dalam waktu singkat dan berakhir ketika terjadi kudeta pada tahun 2021," kata Usman.
