ICC Tangkap Duterte Terkait Perang Narkoba Berdarah, China: Jangan Politisasi!

Suara.com - Pemerintah China mengungkapkan bahwa mereka memantau perkembangan terkait penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Ini merupakan insiden penting yang tiba-tiba. China telah menerima informasi ini dan terus mengikuti perkembangannya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa.

Duterte ditangkap oleh pihak Kepolisian setibanya di Manila pada Selasa (11/3) setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menyatakan bahwa surat penangkapan tersebut telah diterima oleh Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol).

Jaksa Penuntut Umum kemudian memberikan pemberitahuan resmi dari ICC yang mengonfirmasi surat penangkapan saat Duterte tiba di Filipina pukul 9:20 pagi waktu setempat, menggunakan penerbangan CX 907 Cathay Pacific dari Hong Kong.

"Saya ingin menegaskan kembali pandangan China yang konsisten bahwa ICC harus menjalankan fungsinya dengan bijak dan sesuai dengan hukum, serta menghindari politisasi atau penerapan standar ganda," ungkap Mao Ning.

Menurut ICC, Duterte, yang kini berusia 79 tahun, dihadapkan pada tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba yang sanggat berdarah. Duterte dilaporkan dalam kondisi sehat bersama timnya.

Pemerintah Filipina sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak akan berkolaborasi dengan investigasi ICC mengenai kasus Duterte, tetapi menekankan kewajiban untuk mematuhi Interpol.

Filipina bukanlah negara penandatangan Statuta Roma (disebut negara pihak), sehingga negara bukan pihak hanya wajib mengikuti keputusan ICC jika ada perjanjian khusus. Saat ini, ICC memiliki sekitar 124 negara penandatangan Statuta Roma.

Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, yang merupakan putri Rodrigo Duterte, menyatakan bahwa Manila telah "menyerahkan" mantan presiden kepada "kekuatan asing."

"Ini adalah penghinaan yang jelas terhadap kedaulatan kami dan sebuah penghinaan bagi setiap orang Filipina yang percaya pada kemerdekaan negara kami," ujarnya.

Sara Duterte juga menghadapi ancaman pemakzulan setelah pernyataan Presiden Senat Filipina, Francis Escudero, yang mengumumkan bahwa sidang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte akan dimulai pada 21 Juli.