Suara.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, ingin menindak calo-calo dan sindikat yang kerap memberangkatkan pekerja migran lewat jalur ilegal.
Upaya itu bakal diambil Karding guna mencegah pekerja migran asal Indonesia yang memanfaatkan jalur ilegal. Selain menindak calo dan sindikat, hal lain yang ingin dilakukan Karding adalah perbaikan regulasi dan perbaikan pelayanan.
"Ketiga tindak calo-calo dan sindikat yang ada. Keempat sosialisasi yang masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural. Kemudian kunci di perjanjian bilateral, itu penting kalau kita kunci bahwa perlindungan bagus itu kuncinya dan memastikan negara itu tidak menerima pekerja yang ilegal," tutur Karding di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Sebelumnya, Karding menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat siang. Karding mengaku kehadiran dirinya ke Istana untuk melaporkan sejumlah hal kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini laporan saja sama presiden terkait pekerja migran Indonesia," kata Karding.
Sejumlah hal yang akan dilaporkan Karding kepada Prabowo, di antaranya pembentukan desk pelindungan pekerja migran dan rencana membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang kini masih moratorium. Karding berharap moratorium bisa dibuka lebih cepat.
"Satu soal telah dibentukanya desk pelindungan pekerja migran, kedua tentang rencana kita membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang kita ketahui sedang ada proses moratorium," kata Karding.
Sementara itu terkait pembentukan desk pelindungan pekerja migran, Karding menargetkan ada perbaikan tata kelola.
"Maka target kita karena ini perlindungan kita akan memperbaiki tata kelola pelindungan. Kedua kita akan tentu meminimalisir kejadian-kejadian kekerasan human trafficking di luar negeri," kata Karding.
"Caranya yang paling utama dia harus prosedural itu karena 95 persen itu inprosedural. Kedua skill harus ditingkatkan karena kita punya pekerja migran itu 80 persen domestik," sambungnya.
TERPOPULER
