Infografis
Sementara itu, pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih banyak yang menilai kinerja pemerintah buruk atau sangat tidak mencukupi.
Korupsi menjadi aspek yang paling banyak mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, dengan 44 persen responden menilai “sangat buruk”. Isu HAM, ekonomi, dan lingkungan juga mendapatkan penilaian negatif yang cukup signifikan.
“Penilaian terhadap korupsi masih menjadi penilaian paling buruk bagi pemerintah. Meskipun terdapat peningkatan secara NET score, kondisi saat ini belum bisa dikatakan membaik,” kata Rafli.
Meski skor kinerja belum optimal, survei menunjukkan bahwa satu dari dua responden masih yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memenuhi janji kampanyenya.
Keyakinan ini lebih tinggi di kalangan masyarakat desa, sebanyak 55 persen dan pemilih Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM plus).
Sebaliknya, rasa tidak yakin lebih banyak muncul dari masyarakat kota sebanyak 23 persen dan pemilih PDIP 28 persen.
Berdasarkan hasil survei masyarakat yang percaya dengan kemampuan kinerja Prabowo-Gibran, sebanyak 44 persen menilai dari sisi psikologis, yaitu karakter Prabowo.
“Masyarakat yang percaya dengan kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan programnya dengan baik melihat faktor karakter Prabowo sebanyak 44 persen, dukungan masyarakat 44 persen, dan visi misi realistis 39 persen sebagai alasan utama,” jelas Rafli.
Sementara itu, mereka yang tidak yakin menyoroti faktor korupsi sebanyak 45 persen dan besarnya jumlah kementerian mencapai 43 persen sebagai alasan utama.
Program MBG menjadi program paling dikenal dari pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan tingkat pengenalan mencapai 78 persen. Namun, program ini juga menjadi salah satu yang memperoleh penilaian buruk terkait pelaksanaannya.
