Suara.com - Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama mendapatkan penilaian rata-rata 5,4 dari skala 1 hingga 10 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kawula17. Skor ini menunjukkan penilaian yang berada pada kategori “hampir cukup” dari masyarakat.
Dalam memaparkan hasil survei oleh Kawula17, Rafli Rikin menjelaskan bahwa survei ini dilakukan dengan metode daring pada 6-14 Februari 2025 dengan melibatkan 383 responden berusia 17-44 tahun.
Alih-alih menanyakan kepuasan publik secara langsung, survei ini menantang masyarakat untuk memberikan nilai kinerja pemerintah.
“Kami mencoba untuk memberikan opsi 10 nilai, dari 1 sangat buruk, dan 10 luar biasa bagus, karena kami merasa masyarakat lebih terbiasa memberikan nilai 1-10,” ujar Rafli dalam Diseminasi National Kawula17 Survey Q1 2025, Jumat (14/3/2025).
Rafli menambahkan, penilaian kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di kuartal pertama 2025 ini tidak jauh berbeda dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada kuartal kedua 2024, yaitu 5,7, dan kuartal ketiga 2024 dengan skor 5,4.
"Tidak adanya perubahan dalam persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mengindikasikan bahwa belum ada capaian signifikan dalam 100 hari pertama,” ujarnya.
Sejumlah masalah pada awal pemerintahan dinilai berkontribusi pada rendahnya penilaian ini, termasuk kelangkaan gas LPG dan tantangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Survei ini juga mencatat adanya variasi penilaian berdasarkan demografi.
Masyarakat yang tinggal di desa dan lulusan perguruan tinggi cenderung memberikan nilai lebih tinggi dari rata-rata. Sebaliknya, kelompok usia 25-34 tahun memberikan skor lebih rendah, yakni 5,1.
Dari sisi afiliasi politik, pemilih Partai Gerindra sebanyak 6,2, Partai Golkar 6,1, dan PAN 6,3 cenderung memberikan penilaian lebih positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih banyak yang menilai kinerja pemerintah buruk atau sangat tidak mencukupi.
Korupsi menjadi aspek yang paling banyak mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, dengan 44 persen responden menilai “sangat buruk”. Isu HAM, ekonomi, dan lingkungan juga mendapatkan penilaian negatif yang cukup signifikan.
“Penilaian terhadap korupsi masih menjadi penilaian paling buruk bagi pemerintah. Meskipun terdapat peningkatan secara NET score, kondisi saat ini belum bisa dikatakan membaik,” kata Rafli.
Meski skor kinerja belum optimal, survei menunjukkan bahwa satu dari dua responden masih yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memenuhi janji kampanyenya.
Keyakinan ini lebih tinggi di kalangan masyarakat desa, sebanyak 55 persen dan pemilih Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM plus).
TERPOPULER
