Suara.com - Kabar soal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih kini tengah menjadi sorotan. Terkait itu, Partai Golkar ikut berkomentar.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, ogah ambil pusing karena hal tersebut merupakan hak preogatif Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.
“Ndak boleh karena urusan menteri itu urusan mutlak, hak prerogatif presiden. Kita menteri menteri ini jangan membuat tindakan melampaui batas kewenangan dan di luar batas pengetahuan,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Minggu (16/3/2025) malam.
Senada dengan Bahlil, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan jika hal ini merupakan hak progatif presiden. Lantaran jabatan Sri Mulyani sebagai Menkeu, ditunjuk langsung oleh Prabowo.
“Kalau itu kita serahkan ke presiden saja,” katanya.
Semua lanjut Sarmuji tergantung dari Prabowo sebagai pimpinan. Sarmuji, mengaku ogah terlalu mencampuri yang telah berada di luar kewenangannya.
“Tergantung presiden saja,” ucapnya.
Sebelumnya Sri Mulyani menanggapi santai ihwal rumor yang menyebut dirinya ingin mundur dari Kabinet Merah Putih.
Sri Mulyani hanya melempar senyum saat ditanya awak media mengenai tanggapan dirinya soal isu yang menyebut ia akan mundur dari jabatan Menkeu.
Baca Juga: Fedi Nuril Takut Indonesia Kembali ke Masa Orde Baru, Reaksi Prabowo Terhadap Kritikan Jadi Bukti
Adapun respons itu disampaikan Sri Mulyani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Tercatat, Sri Mulyani bertemu Prabowo selama dua jam. Ia tiba di Istana pukul 17.14 WIB dan keluar pukul 19.14 WIB.
Sementara itu ditanya agenda pertemuan dengan Prabowo membahas apa saja, Sri Mulyani mengatakan dirinya hanya melaporkan.
"Ya melaporkan saja mengenai APBN dan lain," ujarnya.
