Megawati Terang-terangan Tolak RUU TNI, Puan Bilang Begini

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 17 Maret 2025 | 16:32 WIB
Megawati Terang-terangan Tolak RUU TNI, Puan Bilang Begini
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani angkat bicara menanggapi soal sikap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang sempat menyatakan menolak Revisi Undang-undang TNI.

Menurut Puan, sikap Megawati tersebut disampaikan sebelum adanya pembahasan RUU TNI di DPR RI hingga kini.

"Ya itu kan sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Di sisi lain, Puan mengatakan, jika Panja Komisi I DPR RI juga sudah menggelar konferensi pers untuk menjelaskan isi pembahasan RUU TNI.

"Tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari Panja yang akan diputuskan. Jadi silakan dilihat hasil Panja, tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari Panja yang akan kita putuskan bersama," ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa kehadiran PDIP dalam RUU TNI justru meluruskan dan menjaga jika ditemukan hal yang tak sesuai.

"Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," pungkasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal revisi undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan menolak revisi tersebut.

"Undang-undang, nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah, yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

baca juga

Megawati menyinggung soal Tap MPR Nomor VI/MPR/2020. Aturan ini mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri.

Presiden kelima RI itu tak menyoal soal kesetaraan umur. Hal itu yang menjadi fokus dari revisi. Megawati menilai ke depannya, akan terjadi kesetaraan di TNI dan Polri. Misalnya, soal alutsista.

"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AU (TNI Angkatan Udara) RI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," katanya.

Pasal yang Diubah di RUU TNI

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan isi dari tiga pasal yang diubah dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), berbeda dengan yang beredar di media sosial.

Menurut Dasco, hanya ada tiga pasal yang mengalami perubahan dalam RUU tersebut, yakni soal kedudukan TNI, usia pensiun, dan soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif.

Ia pun mengakui bahwa ada dinamika mengenai RUU TNI tersebut. "Kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draf-draf yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI," kata Dasco.

Dasco menjelaskan mengenai tiga perubahan pasal dalam RUU TNI, yakni pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

"Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya," kata Dasco di komplek Parlemen, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pasal selanjutnya yang diubah, yakni Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Tetapi dalam draf yang dipaparkan Sekretariat Komisi I DPR RI, belum tercantum ketentuan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat.

"Usia pensiun yang mengacu pada undang-undang institusi lain ada kenaikan batas usia pensiun, yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun," jelasnya.

Perubahan yang terakhir, yakni Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Selain jabatan sipil yang diatur dalam pasal itu, ia menjelaskan bahwa ayat 2 pasal tersebut meminta agar prajurit TNI mengundurkan diri atau pensiun jika hendak menduduki jabatan lain.

Dalam draf tersebut, ada sebanyak 15 bidang atau ruang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hanya 10 bidang yang diperbolehkan diisi prajurit TNI aktif.

Ke-15 bidang yang bisa diisi prajurit TNI aktif dalam RUU TNI meliputi bidang politik dan keamanan negara; pertahanan negara, termasuk dewan pertahanan nasional; kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden; intelijen negara; siber dan/atau sandi negara; lembaga ketahanan nasional; dan search and rescue (SAR) nasional.

Selanjutnya, bidang narkotika nasional; pengelola perbatasan; kelautan dan perikanan; penanggulangan bencana; penanggulangan terorisme; keamanan laut; Kejaksaan Republik Indonesia; dan Mahkamah Agung.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

YLBHI Geram: Kritik RUU TNI Dibalas Laporan Polisi, Upaya Pembungkaman?

YLBHI Geram: Kritik RUU TNI Dibalas Laporan Polisi, Upaya Pembungkaman?

News | Senin, 17 Maret 2025 | 16:18 WIB

RUU TNI: Jenderal Bintang 4 Bisa Pensiun Maksimal Umur 65 Tahun

RUU TNI: Jenderal Bintang 4 Bisa Pensiun Maksimal Umur 65 Tahun

News | Senin, 17 Maret 2025 | 16:17 WIB

Kantor KontraS Diteror usai Geruduk Rapat RUU TNI, Dasco: Kalau Terganggu Laporkan Saja

Kantor KontraS Diteror usai Geruduk Rapat RUU TNI, Dasco: Kalau Terganggu Laporkan Saja

News | Senin, 17 Maret 2025 | 15:07 WIB

Susul DPR, Istana Bantah Revisi UU TNI untuk Hidupkan Dwifungsi ABRI

Susul DPR, Istana Bantah Revisi UU TNI untuk Hidupkan Dwifungsi ABRI

News | Senin, 17 Maret 2025 | 14:54 WIB

Daftar Pasal-pasal di RUU TNI yang Jadi Sorotan Publik

Daftar Pasal-pasal di RUU TNI yang Jadi Sorotan Publik

News | Senin, 17 Maret 2025 | 14:28 WIB

Ernest Prakasa Tolak Keras RUU TNI, Takut Tragedi 1998 Terulang Lagi

Ernest Prakasa Tolak Keras RUU TNI, Takut Tragedi 1998 Terulang Lagi

Entertainment | Senin, 17 Maret 2025 | 14:50 WIB

Beda dari yang di Medsos, Ini Tiga Pasal yang Diubah di RUU TNI

Beda dari yang di Medsos, Ini Tiga Pasal yang Diubah di RUU TNI

News | Senin, 17 Maret 2025 | 13:46 WIB

Terkini

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Kalbar | Senin, 16 November 2026 | 21:30 WIB

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

News | Senin, 16 November 2026 | 21:16 WIB

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 21:14 WIB

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 21:04 WIB

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 21:01 WIB

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:55 WIB

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 20:50 WIB

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

News | Senin, 16 November 2026 | 20:49 WIB

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 20:44 WIB

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

News | Senin, 16 November 2026 | 20:39 WIB

×